George Soros: Akses Hukum dan Keadilan Harus Jadi Agenda MDGs

Penyebab kemiskinan adalah tidak adanya keadilan hukum bagi masyarakat, maka akses terhadap hukum dan keadilan harus jadi agenda MDGs.

oleh Rochmanuddin diperbarui 24 Mar 2013, 22:15 WIB
Diterbitkan 24 Mar 2013, 22:15 WIB
george-soros130324c.jpg
Miliuner Amerika Serikat George Soros mendesak agar pertemuan High Level Panel (HLP) of Eminent Person Perserikatan Bangsa-bangsa di Nusa Dua, Bali, memasukkan akses terhadap hukum dan keadilan dalam agenda Millenium Development Goals (MDGs).

HLP of Eminent Person, adalah panel yang menjalankan konsultasi-konsultasi publik untuk agenda pembangunan pasca MDGs. Sidang HLP akan berlangsung, Senin (25/3) hingga Rabu (27/3) di Nusa Dua, Bali.

Pertemuan HLP akan dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Perdana Menteri Inggris David Cameron dan Presiden Liberia Ellen Johnson Sirleaf. Ketiganya ditunjuk Sekjen PBB Ban Ki-moon sebagai pimpinan HLP.

“Salah satu penyebab kemiskinan adalah tidak adanya keadilan hukum bagi masyarakat yang tidak diuntungkan. Maka akses terhadap hukum dan keadilan harus jadi agenda MDGs,” kata Soros di Nusa Dua, Bali, Minggu (24/3/2013).

Ia menambahkan untuk mendorong akses itu dibutuhkan tenaga paralegal, yakni relawan bukan pengacara (lawyer) yang dilatih untuk menjalankan pekerjaan pengacara di luar pengadilan. “Ini dibutuhkan karena tenaga pengacara cukup mahal,” kata Soros yang menjadi peserta HLP for Eminent Person PBB di Bali, mewakili sektor swasta.

Mas Achmad Santosa dari Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) juga mendukung agenda Soros. Menurutnya  akses terhadap hukum dan keadilan merupakan salah satu cara untuk menghapus kemiskinan.

“YLBHI sudah lama menjalankan bantuan-bantuan hukum baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan dengan tujuan agar masyarakat memiliki akses terhadap hak-hak hukum, ekonomi, dan budaya,” kata Mas Achmad.

Di tempat terpisah, pertemuan Global CSOs Forum on Post-2015 Development Agenda yang juga digelar di Nusa Dua, juga menekankan pentingnya akses terhadap hukum dan keadilan bagi masyarakat terpinggirkan. Rekomendasi itu penting agar masyarakat yang lebih sejahtera bisa menjadi agenda untuk diadopsi oleh pertemuan HLP for Eminent Person PBB.(Adi)


* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya