Malaysia Berlakukan Bebas Visa 30 Hari bagi Warga China dan India

Liputan6.com, Kuala Lumpur - Malaysia akan menerapkan kebijakan bebas visa bagi warga negara China dan India selama 30 hari mulai 1 Desember. Hal tersebut disampaikan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan pariwisata dan perekonomian.

Pengumuman tersebut disampaikan Anwar pada Minggu (26/11/2023), saat pidato penutupnya pada hari terakhir kongres Parti Keadilan Rakyat (PKR) yang menandai tahun pertama pemerintahan persatuannya berkuasa.

"Untuk merayakan 50 tahun hubungan diplomatik kami dengan China tahun depan, mulai 1 Desember, kami akan memberikan pembebasan visa selama 30 hari kepada warga China," kata Anwar, seraya menambahkan bahwa pelancong dari India juga akan menikmati fasilitas yang sama, seperti dilansir The Straits Times, Selasa (28/11).

Langkah ini dilakukan setelah China mengumumkan pada 24 November bahwa mereka akan menerapkan kebijakan bebas visa bagi warga Malaysia dan warga negara dari lima negara Eropa selama 15 hari.

Jumlah wisatawan terbanyak yang masuk ke Malaysia berasal dari Singapura dan Indonesia. Namun, di luar ASEAN, wisatawan China merupakan kelompok pengunjung terbesar.

"Potensinya sangat besar," tutur Anwar seraya menambahkan bahwa transportasi dan fasilitas di bandara akan ditingkatkan.

Merespons perihal dirinya yang sering bepergian ke luar negeri selama tahun pertamanya sebagai perdana menteri, Anwar dalam pidatonya menekankan pentingnya hubungan luar negeri Malaysia dalam meningkatkan bisnis di dalam negeri. Dia mengutip rencana investasi dengan Singapura dan Thailand.

Dalam kesempatan yang sama dia mengatakan hubungan Malaysia dengan Singapura sudah membaik.

"Sentimen dan prasangka lama harus dikuburkan," ungkap Anwar, seraya menambahkan bahwa dia telah beberapa kali menyampaikan kepada Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong bahwa pemerintah persatuan Malaysia memiliki sikap positif terhadap hubungan kedua negara dan bahwa kedua negara akan meningkatkan kerja sama lebih lanjut di zona ekonomi yang diusulkan di Johor.

Pengumuman Anwar ini muncul setelah survei terbaru yang dirilis oleh lembaga jajak pendapat independen Merdeka Center pada 22 November, yang menemukan bahwa peringkat dukungan publik terhadap Anwar turun menjadi 50 persen dari 68 persen pada Desember 2022, terutama didorong oleh kekhawatiran pemilih terhadap perekonomian.

Hampir delapan dari 10 dari 1.220 responden survei mengatakan perekonomian adalah masalah utama yang dihadapi masyarakat Malaysia saat ini karena berdampak pada mata pencaharian mereka.

Koalisi Pakatan Harapan yang dipimpin PKR dikritik pula karena dinilai lambat dalam melaksanakan reformasi yang dikampanyekan ketika mereka masih menjadi oposisi. Anwar menanggapi hal ini dengan mengatakan bahwa tidak mungkin menyelesaikan semua masalah negara dalam waktu satu tahun.

Pada September, Anwar mendapat kecaman setelah sekutunya di UMNO dan Wakil Perdana Menteri Zahid Hamidi dibebaskan dari tuduhan korupsi, membuat komitmen pemerintahnya dalam memberantas korupsi dipertanyakan.

Selama kongres partainya, Anwar mengambil kesempatan untuk menjawab hal tersebut. Dia menekankan memerlukan waktu untuk melakukan reformasi dan tidak ada seorang pun di pemerintahannya yang menyedot dana publik.

"Yang paling penting adalah kita punya para pemimpin Melayu yang tidak mencuri uang negara. Kalau ada yang bertanya kepada saya apa yang saya banggakan selama satu tahun terakhir ini, saya jawab, Alhamdulillah, saya perhatikan baik-baik kepemimpinan kita, saya minta laporan, dan dalam setahun terakhir, tidak ada kasus pemimpin mencuri uang rakyat," imbuhnya.