Hidayat Nur Wahid Desak Indonesia Dukung Afrika Selatan Laporkan Israel ke Mahkamah Internasional

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid, mendesak Pemerintah Indonesia untuk ikut serta mendukung secara aktif langkah Afrika Selatan yang baru saja secara resmi melaporkan Israel ke Mahkamah Internasional atas kejahatan genosida terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza.

“Langkah Pemerintah Afrika Selatan ini patut didukung dan diapresiasi, karena Israel tidak hanya sedang mempertontonkan kejahatan genosida yang dilakukannya, tetapi juga berbagai kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan yang melanggar hukum internasional dan hukum humaniter, yang sudah berkali-kali dikritik oleh masyarakat internasional, tapi tetap saja Israel mengabaikan hukum internasional dengan melanjutkan secara lebih brutal kejahatan kemanusiaannya terhadap warga Gaza dan lain-lainnya,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Sabtu (30/12).

HNW sapaan akrabnya mengatakan kejahatan-kejahatan tersebut sangat jelas terlihat dengan pembunuhan secara masif kepada warga sipil (terutama perempuan dan anak-anak), penyerangan kepada rumah sakit dan tempat-tempat ibadah (seperti masjid dan gereja), dipergunakannya bom pospor, dibakarnya pusat arsip nasional di Gaza, serta aksi-aksi yang tidak manusiawi lainnya yang jelas-jelas bertentangan dengan HAM dan hukum internasional lainnya.

“Kejahatan-kejahatan tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh Israel di Mahkamah Internasional,” katanya, dikutip dari laman fraksi.pks.id, Minggu (31/12/2023).

Lebih lanjut, HNW berharap dan mendesak Pemerintah Indonesia mengambil langkah konkret seperti mendukung yang dilakukan oleh Afrika Selatan. Beberapa langkah yang bisa dilakukan adalah ikut menjadi pihak yang melaporkan Israel ke Mahkamah Internasional, atau menggalang kekuatan negara-negara lain yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan ASEAN untuk mendukung laporan Afrika Selatan tersebut.

“Ini dapat membuktikan keseriusan sikap konstitusional pemerintah Indonesia dalam menolak penjajahan Israel terhadap Palestina. Agar dukungan pemerintah Indonesia kepada Palestina merdeka yang disampaikan dan disikapi selama ini benar-benar konkret, dan bukan sekadar lips service,” jelasnya.

Selain melaporkan ke Mahkamah Internasional, HNW menambahkan para jajaran petinggi Israel yang mengambil keputusan untuk melakukan kejahatan genosida di Gaza juga perlu dibawa ke Mahkamah Pidana Internasional.

“Apabila di Mahkamah Internasional (ICJ) objeknya adalah negara Israel, maka di Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang menjadi objek pengaduan adalah individu-individu yang bertanggung jawab mengambil keputusan pembantaian di Gaza,” ujarnya.

“Negara-negara yang sudah jengah dengan tindakan Israel ini perlu dikoordinasikan oleh Indonesia agar penghukuman terhadap kejahatan-kejahatan kemanusiaan dan penjajahan Israel bisa dilakukan dari segala penjuru. Agar bisa dihentikanlah kejahatan-kejahatan itu, agar hadirlah keadilan serta kedamaian, dan merdekalah Palestina,” tukasnya.

Apalagi, lanjut HNW, mengatakan negara jiran, Malaysia juga baru saja mengambil keputusan yang sangat penting, yakni menolak kapal yang berasal dari Israel untuk berlabuh di pelabuhan Malaysia.

“Pemerintah Indonesia juga perlu memastikan bahwa tidak ada kapal berbendera Israel yang diperbolehkan berlabuh di pelabuhan-pelabuhan Indonesia. Dan agar sikap Indonesia bela Palestina Merdeka dan Menolak penjajahan Israel makin bisa diwujudkan, maka perlu juga terobosan seperti dari Afrika Selatan dan Malaysia itu dikolaborasikan dan dikerja-samakan dengan negara-negara lain yang menolak kejahatan Israel dan pro perjuangan bangsa Palestina di Gaza dan lainnya, menuju perdamaian dan kemerdekaan Palestina,” pungkasnya.

Sementara itu, Badan PBB untuk Pengungsi Palestina mengatakan pada Jumat, 29 Desember 2023 bahwa konvoi bantuan diserang oleh militer Israel di Jalur Gaza, beruntung tak menimbulkan korban jiwa.

"Tentara Israel menembaki konvoi bantuan ketika mereka kembali dari Gaza utara melalui rute yang ditentukan oleh tentara Israel. Pemimpin konvoi internasional kami dan timnya tidak terluka, tetapi satu kendaraan mengalami kerusakan," tulis direktur UNRWA di Gaza, Tom White, di X.

Menurut UNRWA, kejadian itu terjadi pada Kamis, 28 Desember sore.

Militer Israel menanggapi permintaan komentar dengan mengatakan bahwa mereka sedang menyelidiki laporan tentang insiden tersebut.

Sebelumnya pada hari Jumat, kepala kemanusiaan PBB, Martin Griffiths, menulis sebuah unggahan di X menggambarkan apa yang disebutnya "situasi yang mustahil bagi masyarakat Gaza, dan bagi mereka yang mencoba membantu mereka".

Griffiths mengatakan konvoi bantuan telah ditembaki, tanpa menjelaskan lebih lanjut.

"Anda pikir memasukkan bantuan ke Gaza itu mudah? Coba pikirkan lagi," kata Griffiths.

Sementara itu, sebelumnya anggota kabinet perang Israel Benny Gantz memperingatkan, pihaknya akan melakukan intervensi jika Hizbullah tidak berhenti menembaki Israel utara.

"Waktu untuk solusi diplomatik hampir habis," ujarnya, seperti dilansir BBC.

Di lain pihak, Panglima Angkatan Pertahanan Israel Herzi Halevi menuturkan pasukannya berada dalam kesiapan yang sangat tinggi untuk menghadapi lebih banyak pertempuran di wilayah utara.

"Tugas pertama kami adalah memulihkan keamanan dan rasa aman warga di Utara dan ini akan memakan waktu," kata Halevi, setelah melakukan penilaian situasi.

Baku tembak lintas batas Lebanon Vs Israel telah meningkat sejak perang Hamas Vs Israel terbaru dimulai pada 7 Oktober.

Sumber keamanan israel mengungkapkan kepada Reuters pada Rabu (27/12), Hizbullah melancarkan serangan lintas batas dalam jumlah tertinggi dalam satu hari sejak 8 Oktober. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa perang di Jalur Gaza akan meluas ke seluruh wilayah.

"Situasi di perbatasan utara Israel menuntut perubahan," kata Gantz dalam konferensi pers pada Rabu malam.

"Jika dunia dan pemerintah Lebanon tidak bertindak untuk mencegah penembakan terhadap penduduk Israel di utara dan menjauhkan Hizbullah dari perbatasan, IDF akan melakukannya."

Duta Besar Lebanon di Inggris, Rami Mortada, mengatakan justru negaranya yang menerima serangan dan pihak yang harusnya menahan diri adalah Israel. "Kami tidak tertarik pada eskalasi. Semua pihak perlu melakukan deeskalasi," ujarnya.