BKKBN Sebut Kurang dari 30 Persen Ibu yang Pakai KB Pascapersalinan

Liputan6.com, Jakarta Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan bahwa masih sedikit perempuan yang mengikuti program Keluarga Berencana (KB) setelah persalinan.

"Ibu yang langsung ber-KB hanya 29 persen. Padahal kalau ditanya apakah Anda mau hamil lagi di tahun ini juga jawabannya tidak. Tapi kalau ditanya lagi apakah anda ingin menggunakan kontrasepsi jawabannya juga tidak,” kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam acara peluncuran Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2022.

Hasto menyayangkan rendahnya minat ber-KB tersebut karena alat kontrasepsi merupakan salah satu upaya untuk membantu keluarga merencanakan jarak antarkelahiran (birth to birth interval) dan anak terhindar dari kekerdilan (stunting).

"Selain berkorelasi erat dengan stunting, sebagai Ketua Pelaksana Program Percepatan Penurunan Stunting, BKKBN turut menekankan bahwa jarak kelahiran juga berkaitan dengan autisme pada anak," kata Hasto mengutip Antara.

Dampak buruk dari stunting bisa mempengaruhi pembangunan negara seperti menurunnya kemampuan kognitif anak, pertumbuhan tidak optimal dan mudah terkena penyakit. Akibatnya, stunting menurunkan produktivitas dan menghambat terbentuknya sumber daya manusia unggul.

"Sayangnya, minimnya minat ber-KB juga dibarengi dengan jumlah orang yang ingin KB namun tak terlayani (unmet need) mengalami peningkatan selama masa pandemi COVID-19," kata Hasto.

Sekitar 4,8 juta ibu melahirkan setiap tahunnya. Kemudian terdapat sebanyak dua juta pasangan pengantin yang menikah dengan 1,6 juta di antaranya dipastikan hamil pada tahun pertama pernikahan.

Hasto menyebutkan bahwa angka kelahiran total (TFR) Indonesia sudah berada pada angka 2,24 persen. Angka ini mendekati target yang ditetapkan pemerintah pada tahun 2024 yaitu 2,1.

Dengan jumlah kelahiran yang terus bertambah, pemakaian alat kontrasepsi menjadi suatu hal yang sangat penting untuk ditingkatkan dan didekatkan pada masyarakat agar keinginan Presiden RI Joko Widodo membangun Indonesia Emas 2045 dapat terwujud.

“Tentu semua ini adalah untuk mendukung program Bapak Presiden Jokowi dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia unggul untuk Indonesia maju, sehingga survei SDKI 2022 sangat penting karena kita butuhkan bersama,” ujar dia.

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia negara, diperlukan upaya-upaya yang dapat mengubah pola pikir pasangan calon pengantin yang masih beranggapan bahwa setelah melakukan pernikahan harus segera memiliki anak.

Salah satunya melalui pendampingan yang dapat mengedukasi dan mengawal kesehatan keluarga menjadi lebih baik, termasuk mendekatkan KB yang digunakan dalam jangka panjang maupun pendek pada masyarakat. BKKBN sendiri sudah menyiapkan 200 ribu tim pendamping.