Menakar Arah Politik Jokowi Usai Dipecat PDIP, Merapat ke Golkar atau Gerindra?

Prioritas APBN di Bidang Kesehatan untuk 2023 Mendatang, Buat Apa Saja Ya?

Menteri Keuangan Sri Mulyani telah membeberkan besar APBN yang bisa digunakan untuk bidang kesehatan. Sektor kesehatan sendiri menjadi salah satu yang terbesar.

oleh Diviya Agatha diperbarui 01 Des 2022, 15:00 WIB

Diterbitkan 01 Des 2022, 15:00 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim saat konferensi pers, Kamis 1 Desember 2022. (Sumber: Sekretariat Presiden)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani telah menjabarkan besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tahun 2023 mendatang. Besarannya adalah Rp3.061 triliun yang terbagi menjadi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah.

"Belanja negara tahun depan mencapai Rp3.061,2 triliun, dimana belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.246,5 triliun dan transfer ke daerah Rp814,7 triliun," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (1/12/2022).

Sri Mulyani mengungkapkan bahwa dari anggaran tersebut, belanja untuk sektor kesehatan menjadi salah satu yang terbesar. Hal ini lantaran sektor kesehatan berkaitan erat dengan rencana pembangunan SDM unggul dan produktif.

"Untuk bidang kesehatan, ada anggaran Rp178,7 triliun dimana belanja dari pemerintah pusat Rp118,7 triliun, transfer ke daerah Rp60 triliun," kata Sri Mulyani.

"Belanja untuk bantuan-bantuan sosial didalam rangka untuk memberikan perlindungan pada saat guncangan terjadi adalah sebesar Rp476 triliun dimana pemerintah pusat Rp454,7 triliun dan transfer ke daerah Rp17 triliun, pembiayaan Rp4,3 triliun," tambahnya.

Ada pula anggaran untuk ketahanan pangan sebesar Rp104,2 triliun yang terbagi untuk belanja pemerintah pusat sebesar Rp81,7 triliun dan transfer ke daerah Rp22,5 triliun.

Sebelumnya, Sri Mulyani menjelaskan bahwa APBN telah bekerja keras pada 2020-2022 dalam menangani COVID-19. Ia pun menyatakan dukungan agar anggaran tersebut dapat langsung digunakan dan memberikan manfaat pada masyarakat.

Prioritas Anggaran Kesehatan Bergeser

Menkes Budi Gunadi Raker dengan Komisi IX DPR

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (30/11/2022). Dalam raker tersebut membahas mengenai peningkatan capaian bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) dan Bulan Imunisasi Nasional (BIAN), program penguatan pelayanan kesehatan rujukan, serta penguatan pelayanan kesehatan primer melalui pemindaian dan revitalisasi fungsi puskesmas. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Dalam kesempatan yang sama, turut hadir Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin. Pria yang akrab disapa BGS ini menjelaskan soal prioritas dari anggaran di bidang kesehatan.

"Prioritas kita sudah bergeser yang tadinya ke penanganan pandemi, sekarang kembali untuk fokus ke meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat," ujar Budi.

Budi menjelaskan, prioritas pertama di bidang kesehatan pada 2023 mendatang adalah layanan primer. Sehingga akan ada alokasi anggaran yang cukup untuk revitalisasi puskesmas, posyandu, dan program yang sifatnya promotif dan preventif.

"Itu (revitalisasi, program promotif dan preventif) adalah salah satu prioritas kita. Menjaga agar masyarakat kita tetap sehat, bukan mengobati orang sakit," kata Budi.

Prioritas kedua berkaitan dengan restrukturisasi rumah sakit di seluruh Indonesia. Tujuannya masih bertumpu pada peningkatan layanan kesehatan masyarakat, khususnya pada penyakit yang menyebabkan kematian dan biaya tinggi yaitu jantung, stroke, dan kanker.

"Nanti kita akan bekerja sama dengan pemerintah daerah, polri, dan TNI. Supaya anggarannya pun disinergikan melalui mereka," ujar Budi.

Kerja Sama dengan Antar Kementerian

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin dan Mendikbudristek Nadiem Makarim melakukan penandatanganan Surat Keputusan Bersama tentang Peningkatan Kuota Penerimaan Mahasiswa Program Sarjana Kedokteran di Gedung Kemendikbudristek RI Jakarta pada Selasa, 12 Juli 2022. (Dok Kementerian Kesehatan RI)

Lebih lanjut Budi mengungkapkan prioritas ketiga adalah pembangunan industri kesehatan. Dalam hal ini, pihak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian.

"Agar tujuannya bisa meningkatkan layanan kesehatan pada masyarakat kita. Supaya industrinya bisa lebih murah, aksesnya juga bisa terjamin kalau ada pandemi lagi," kata Budi.

Prioritas keempat adalah mencukupkan sumber daya manusia kesehatan yang akan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama. Hal itu bertujuan agar Indonesia punya dokter spesialis yang cukup.

"Lewat LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) juga untuk pemberian beasiswa bagi tenaga kesehatan," ujar Budi.

Fokus pada Penataan Biaya Kesehatan

Ilustrasi Tenaga Kesehatan (Photo by H Shaw on Unsplash)

Kelima, fokus ada pada perbaikan sistem pembiayaan kesehatan. Budi menjelaskan, banyak masyarakat yang sudah mulai memeriksakan kondisi terkait penyakit lain seperti kanker dan jantung.

"Itu yang sekarang sedang kita tata biar pembiayaan kesehatan itu tetap bisa melayani masalah kesehatan masyarakat dengan sustainable," kata Budi.

Selanjutnya yang keenam adalah bidang kesehatan juga akan berfokus pada prioritas program kesehatan masa depan berbasis biotechnology, reformasi teknologi, dan artificial intelligence.

"Semua teknologi kesehatan baru akan kita mulai masuk. Itu dari program prioritasnya," ujar Budi.