Upaya Dinkes Jayapura Wujudkan Bebas Malaria 2030

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua Khairul Lie mengatakan mengatakan, pihaknya akan terus melakukan penemuan kasus malaria secara masif demi mewujudkan daerahnya bebas malaria pada 2030. Langkah yang dilakukan yakni dengan gebrak siaga malaria (Siamal) yang melibatkan para kader malaria dan petugas puskesmas.

Menurut Khairul, pihaknya saat ini telah menemukan 20 ribu kasus malaria dan jumlah itu diperkirakan akan bertambah menjadi 40 ribu kasus pada 2023.

"Hingga kini petugas siaga malaria masih terus berjalan, target kami bisa menemukan 40 ribu kasus malaria. Jadi, jika penemuan kasus semakin tinggi maka akan ada penurunan," ujar Khairul di Sentani, Senin, 12 Desember 2022, dilansir Antara.

Khairul menjelaskan, gebrak siaga malaria dilaksanakan sejak Oktober 2022 ketika program tersebut dicanangkan. Kedepan, program ini akan terus dilakukan agar eliminasi malria pada 2030 di Papua, khususnya Kabupaten Jayapura, bisa terwujud.

Apabila nantinya terjadi peningkatan kasus malaria di wilayah itu, kata Khairul, pihaknya langsung berupaya melaksanakan pencegahan mulai dari pengobatan, pengendalian lingkungan dan pengendalian vektor pada nyamuk.

"Memang kasus malaria akan terus meningkat karena petugas melakukan pencarian dalam waktu bersamaan, tetapi kami berharap dengan begitu penularan bisa teratasi, minimal bisa diobati dan kemungkinan penularan kecil terjadi," ucapnya.

Khairul menambahkan, pihaknya berharap dengan adanya gebrak siaga malaria di Kabupaten Jayapura maka penularan kasus tersebut bisa teratasi dengan baik.

Pada Hari Malaria Sedunia pada April lalu, Plt. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Kementerian Kesehatan RI, dr. Tiffany Tiara Pakasi mengungkapkan ada 4 provinsi di Indonesia yang telah berhasil eliminasi malaria. 

“Dilihat dari capaian endemisitas per provinsi tahun 2021, ada 4 provinsi itu antara lain DKI Jakarta, Jawa Timur, Bali, dan Banten yang semua Kabupaten kotanya telah mencapai eliminasi malaria,” katanya pada konferensi pers Hari Malaria Sedunia secara virtual di Jakarta, Jumat (22/4).

Pada kawasan timur Indonesia, provinsi yang mengawali tercapainya eliminasi malaria adalah NTT dan Maluku Utara di tahun 2020, dimana kabupaten/kota yang berhasil mendapatkan sertifikat eliminasi malaria oleh menteri kesehatan adalah Kota Kupang, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Manggarai Timur mewakili Provinsi NTT, sementara Provinsi Maluku Utara dimulai dengan keberhasilan Kota Tidore Kepulauan.

Pada tahun berikutnya terus bertambah kabupaten/kota yang berhasil mencapai eliminasi malaria dan diikuti oleh provinsi lainnya di kawasan timur Indonesia.

Sementara Provinsi Papua dan Papua Barat masih terus berupaya menekan penularan malaria untuk mencapai eliminasi. 

Tiffany juga mengungkapkan ada 3 provinsi yang kabupaten/kota nya belum sama sekali mencapai eliminasi malaria. Ia menyebutkan 3 provinsi itu antara lain Maluku, Papua, dan Papua Barat.

Bagi daerah yang belum mencapai eliminasi tetap diupayakan pencegahan dan pengendalian malaria. Sehingga bisa bertahap turun menjadi endemik sedang, endemik rendah, dan bisa menjadi eliminasi.

“Pencegahan dan pengendalian malaria tetap dilakukan diagnosis dan ditegakkan berdasarkan hasil pemeriksaan mikroskop atau tes diagnostik cepat (rapid diagnostic test),” ucapnya.

Selain pencegahan dan pengendalian malaria, pengobatan pada pasien malaria harus terus dimaksimalkan. Pengobatan itu menggunakan terapi kombinasi berbasis artemisin (artemisinin based combination therapy/ACT) sesudah konfirmasi laboratorium.

Tak hanya itu, dilakukan juga pencegahan penularan malaria melalui manajemen vektor terpadu dan upaya lain yang terbukti efektif dan aman.

“Jadi selain membunuh nyamuknya, tapi juga dibenahi lingkungannya supaya tidak nyaman menjadi tempat perindukan nyamuk,” ucap Tiffany.

Kementerian Kesehatan menargetkan Indonesia bebas malaria di tahun 2030.