Fitra: Dana Gedung Baru DPR Bisa Bangun Ribuan Sekolah dan Rumah

Liputan6.com, Jakarta - Rencana pembangunan 7 megaproyek di Kompleks Parlemen masih menuai pro dan kontra. Bahkan, DPR mengadakan sayembara gambar dan desain kompleks Senayan dengan total hadiah sebesar Rp 500 juta.

Dana tersebut masuk dalam pagu anggaran untuk kegiatan pekerjaan tahap prarancangan renovasi dan pengembangan kompleks sebesar kurang lebih Rp 6,1758 miliar. Rekomendasi Kementerian Pekerjaan Umum, jika ingin membangun 7 gedung tersebut, DPR harus menghabiskan Rp 1,2 triliun pada 2016.

Langkah tersebut pun mendapat sorotan tajam oleh Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran (Fitra). Sebab, dana sebesar itu bisa membuat 12.000 ruang kelas di sekolah-sekolah dan 6.000 perumahan rakyat. Oleh karena itu, pemerintah harus menolak dengan tegas usulan proyek tersebut.

"Pemerintah harus menolak secara tegas anggaran gedung DPR masuk dalam APBN 2016. Selain itu, politik anggaran DPR tidak berpihak, Rp 1,2 triliun bisa membuat 12.000 ruang kelas dan sekitar 6.000 perumahan rakyat," ujar Manager Advokasi Fitra Apung Widadi, di Jakarta, Jumat (21/8/2015).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menolak untuk meresmikan pembangunan 7 proyek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta tersebut. Jokowi ingin ada usulan yang jelas dari DPR sebelum meresmikan proyek ini.

Apung pun menilai hal itu baik. Namun, Presiden Jokowi harus lebih keras menolak rencana tersebut. "Apa yang dilakukan Presiden Jokowi adalah langkah baik. Tapi, itu baru disampaikan secara verbal, harusnya secara formal juga," tutur Apung.

Selain itu, Fitra menilai belum ada proses transparan dalam proyek tersebut. Hal ini dirasa Apung karena belum ada putusan dari Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dan Banggar DPR.

"Penganggaran, angka, detail belum selesai dibahas di internal DPR. Saya yakin belum sepenuhnya setuju pembangunan gedung DPR," pungkas Apung.

‎7 Proyek yang akan dibangun DPR ialah pembangunan museum dan perpustakaan, alun-alun demokrasi, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, pembangunan ruang anggota dan tenaga ahli, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR. (Bob/Mut)