Riau Dikepung Asap, Anggota DPRD Malah Ingin Melancong

Liputan6.com, Pekanbaru - Di saat masyarakat dan Pemerintah Provinsi Riau "berperang" melawan kabut asap, sejumlah anggota DPRD Riau malah berencana melancong ke Turki dan Belanda. Dengan alasan sebagai tugas komisi untuk mempelajari wisata, rencana ini bakal menelan biaya Rp 6 miliar dari APBD Riau.

Kabar rencana kunjungan kerja ke Negeri Kincir Angin dan Kebab itu dibenarkan anggota DPRD Riau, Adil. Dia mengatakan, semua anggota Komisi E yang akan berangkat sudah sepakat mengunjungi kedua negara tersebut.

"Kunjungan pertama ke Belanda, selanjutnya ke Turki. Anggota Komisi E DPRD Riau sudah sepakat untuk  berangkat ke Belanda," kata Adil, Rabu (9/8/2015).

Mengenai jadwal pasti keberangkatan, dia belum bisa memastikan. Dia hanya mengatakan, tujuan kunjungan kerja sesuai bidang Komisi E, salah satunya bidang parawisata.

"Ini sesuai bidang komisi. Di sana, anggota akan mempelajari perkembangan wisata dan selanjutnya dirumuskan ke Riau," ungkap Adil.

Dia menegaskan, kunjungan kerja ini tidak seharusnya diributkan. Sebab, anggarannya telah ada dan sesuai dengan aturan yang ada. "Selama kunker dewan ini mendatangkan hasil bermanfaat, saya rasa tidak ada persoalan," terang Adil.

Anggota komisi B DPRD Riau terlebih dulu berangkat ke Norwegia dan berada di negara itu selama sepekan. Saat ini mereka sudah pulang dan mengaku tengah menggodok hasil kunjungan tersebut.

Warga Pekanbaru, Anggi Ramadhan, sangat menyayangkan rencana kunjungan kerja tersebut. Menurut dia, belum saatnya hal itu dilakukan karena Riau tengah dilanda bencana kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan.

"Sekarang bisa dilihat sendiri, Riau sedang dilanda musibah kabut asap. Di saat masyarakat menghirup udara yang tercemar, apakah patut kunjungan kerja itu dilakukan," ujar dia.

Anggi mengatakan, kunjungan kerja wajar dilakukan. Namun harus melihat situasi dan kondisi masyarakat saat ini.

"Jangan sampai kunjungan kerja mendapat cibiran karena waktunya tidak tepat. Selesaikan kabut asap ini terlebih dulu, karena dewan punya fungsi kontrol pemerintah dalam menanggulangi asap," pungkas Anggi. (Sun/Ado)