3 Parpol Koalisi yang Mematok Jatah Kursi di Kabinet Jokowi-Ma'ruf

Liputan6.com, Jakarta - Usai terpilih kembali menjadi Presiden untuk periode 2019-2024, Joko Widodo atau Jokowi dikabarkan akan segera menyusun kabinet baru.

Meski belum dapat dipastikan kapan, sowan politik telah dilakukan sejumlah partai koalisi yang turut andil dalam kemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.

Teriakan minta jatah kursi pun mencuat seiring kedatangan sejumlah petinggi partai yang datang menemui Jokowi di Istana Merdeka, setelah KPU mengumumkan pasangan Jokowi-Ma'ruf menjadi Presiden dan Wakil Presiden terpilih. S

Belakangan hal ini dibantah oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.Dia menegaskan pembahasan terkait kabinet akan dibicarakan dengan Jokowi di forum yang berbeda.

"Terkait dengan kementerian nanti akan dibahas lagi dalam forum yang tersendiri. Karena forum siang hari ini lebih kepada silaturahmi dan kami mengucapkan selamat kepada Bapak Presiden," kata Airlangga usai bertemu Jokowi, Senin sore, 1 Juli 2019.

Sementara itu, rencana Jokowi memanggil seluruh ketum parpol Koalisi Indonesia Kerja dibenarkan oleh Ketua TKN Arsul Sani. Namun, dia belum bisa memasikan kapan dan dimana pertemuan tersebut bakal digelar.

Meski belum ada kepastian, sejumlah ketua parpol telah mematok sejumlah kursi yang akan ditawarkan kepada Jokowi. Inilah mereka: 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Menurut Cak Imin, Jokowi akan mulai membahas soal kabinet pada pertengahan Juli 2019.

"Kabinet pasti empat mata sama saya, kalau seramai ini enggak mungkin dibahas. Beliau (Presiden Jokowi) bilang akan ada pembicaraan (kabinet) sekitar pertengahan Juli," ujarnya.

Dia mengaku telah mengusulkan 10 nama kader terbaik PKB kepada Jokowi untuk dijadikan menteri. Cak Imin menilai partainya layak mendapat jatah menteri lebih banyak dari parpol pengusung lainnya.

"Semoga dari PKB yang masuk ke DPR ada 60 orang, dan semoga 10 menteri dari PKB," kata Muhamin satu bulan lalu, tepatnya pada 18 Mei 2019.

Cak Imin meyakini Jokowi akan melihat rekam jejak PKB, yang telah mendukungnya sejak Pilpres 2014. Untuk itu, dia sangat berharap PKB akan mendapatkan kursi menteri sebanyak-banyaknya.

"Ya berdoa sebanyak-banyaknya pasti. Kita ngusulin (kader PKB) juga banyak tapi yang diterima belum tentu berapa," tuturnya.

Tak mau kalah dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang berharap mendapat jatah 10 kursi menteri, Partai Nasdem menginginkan jatah kursi menteri yang lebih besar di kabinet Jokowi-Ma'ruf. Alasannya Nasdem memiliki perolehan kursi yang lebih besar dari PKB.

"Suara Nasdem kan lebih besar daripada PKB di DPR, berdasarkan kursi, maka sepantasnya Nasdem mengusulkan 11. Hehe..." kata Anggota Dewan Pakar Partai Nasdem Teuku Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Senayan, Jakarta, Rabu (3/7/2019).

Dia juga yakin akan ada jatah kursi menteri yang bisa dipertahankan oleh Nasdem. Taufiq pun yakin jumlah kursi menteri akan bertambah nantinya.

"Kalau itu menurut saya pembicaraan secara resmi belum ada. Tapi tentu saja kursi yang ada bisa kita pertahankan, kemudan dng suara Nasdem lebih besar lagi sekarang, jadi kursi yang ada dipertahankan, dan Nasdem naik 100 persen sekarang, kursi yang ada bisa dpertahankan, dan bisa dapat lagi," ucapnya.

Sementara itu, partai berlambang Kakbah, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga telah mematok jatah kursi untuk kabinet Jokowi-Ma'ruf hingga periode 2024.

Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengusulkan Presiden Jokowi menambah jatah kursi PPP di kabinet mantan Wali Kota Solo itu.

Saat ini PPP hanya punya satu orang duduk sebagai menteri, yakni Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Sedangkan di jajaran Istana, duduk sebagai kursi Watimpres, yakni Suharso Monoarfa.

"PPP ingin portolionya bertambah di pemerintahan mendatang. Kalau portofolionya apa, terserah Pak Presiden nanti. Itu kan hak prerogatif Presiden," kata Arsul di Posko Cemara, Jakarta, Selasa, 27 Mei 2019.

"Kalau dulu 2014, PPP kan tidak ikut lelah, langsung menikmati saja, meski PPP memberikan keseimbangan baru di parlemen. Buktinya, abis itu Golkar kan ikut. Kalau ini kan PPP ikut berjuang bersama-sama di awal. Bahkan PPP masuk sebagai partai yang pertama-tama mendeklarasikan dukungan Jokowi. Lebih dulu dari PKB kan," jelas Arsul.