Tingkatkan Pariwisata, Jokowi Minta Pembangunan di Labuan Bajo Dipercepat

Liputan6.com, Labuan Bajo - Presiden Joko Widodo atau Jokowi langsung meninjau rencana pengembangan Bandara Komodo setibanya di Labuan Bajo Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Dia meminta agar pembangunan terminal dan runway Bandara Komodo rampung 2020, sehingga dapat menggenjot pariwisata di wilayah tersebut.

"Yang ingin kita percepat, pertama bandara, terminal akan kita besarkan. Runway (landasan pacu) diperpanjang, maksimal tahun depan udah rampung semua, airport, terminal airport," kata Jokowi usai di kawasan Puncak Waringin Labuan Bajo, NTT, Rabu (10/7/2019).

Setelah pembangunan rampung, Jokowi menyebut akan melelang pengelolaan Bandara ke pihak swasta. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu ingin pengelola Bandara Komodo memiliki jaringan pariwisata Internasional.

"Sehingga yang datang kesini turis-turis yang diharapkan meningkatkan devisa," ucapnya.

Selain Bandara, Jokowi juga meninjau Puncak Waringin Labuan Bajo, NTT. Dia menuturkan, penataan di wilayah Labuan Bajo sangat penting sekali untuk meningkatkan turis masuk ke Labuan Bajo.

"Kita akan buat trotoar, tahun ini mulai sampai ke ujung, sehingga turis bisa menikmati view yang ada di depan sana. Juga berkaitan kekurangan suplai air juga akan dikerjakan," tutur Jokowi.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Jokowi dan rombongan akan bermalam di salah satu hotel di kawasan Labuan Bajo, untuk melanjutkan rangkaian kunjungan kerja keesokan harinya.

Pada hari kedua kunjungannya, Jokowi dijadwalkan mengunjungi beberapa pulau eksotik di Labuan Bajo, seperti Pulau Padar dan Pulau Rinca.

Pulau Rinca dan Pulau Padar merupakan salah satu habitat komodo. Jumlah populasi komodo sebanyak 2.762 individu, yang tersebar di Pulau Rinca 1.410, Pulau Komodo 1.226, Pulau Padar 2, Pulau Gili Motang 54, dan Pulau Nusa Kode 70.

Dalam kunjungan kerja kali ini, Jokowi didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.