BEM UMJ Tolak Gabung Gerakan Tarik Mandat

BEM UMJ berkomitmen mengawal isu yang telah disepakati bersama yang sudah terealisasi dalam bentuk aksi pada 23 dan 24 September 2019.

oleh Liputan6.com diperbarui 27 Sep 2019, 18:32 WIB
Diterbitkan 27 Sep 2019, 18:32 WIB
Mahasiswa Demo di DPR Blokade Tol Dalam Kota
Massa mahasiswa memblokade Tol Dalam Kota saat berunjuk rasa di depan Gedung DPR/ MPR RI, Jakarta, Selasa (24/9/2019). Unjuk rasa menuntut penolakan atas pengesahan sejumlah RUU kontroversial tersebut diwarnai aksi bakar sejumlah kardus di tol dalam kota. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadyah Jakarta (BEM UMJ) menolak bergabung dalam gerakan aliansi tarik mandat yang disuarakan sejumlah mahasiswa yang beraksi hari ini.

BEM UMJ berkomitmen mengawal isu yang telah disepakati bersama yang sudah terealisasi dalam bentuk aksi pada 23 dan 24 September 2019. 

"BEM UMJ menyatakan untuk tidak ikut terlibat dalam aksi dari gerakan aliansi tarik mandat", tegas Presiden Mahasiswa UMJ Dheden Pratama Putra di Jakarta, Jum'at, (27/9/2019). 

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua BEM  Fakultas Hukum UMJ Ayu Asmunara. Dia menyatakan, BEM UMJ tidak ingin mengubah haluan demo di Gedung DPR/MPR menjadi aksi gerakan aliansi tarik mandat. 

Banyaknya persoalan bangsa yang terjadi saat ini, mulai dari naiknya iuran BPJS, kebakaran hutan dan lahan, serta revisi UUKPK dan RUU KUHP (RKUHP), permasalahan  bangsa yang saat ini sedang terjadi tentu akan direspons oleh berbagai elemen, salah satunya ialah mahasiswa.  Namun untuk mengubah protes tersebut menjadi aksi cabut mandat dinilai  tidak tepat. 

"BEM Fakultas Hukum merasa banyak hal yang semestinya lebih bisa kita perhatikan, sehingga BEM Fakultas Hukum UMJ untuk saat ini akan melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kesadaran kondisi pada saat ini. Tentunya dengan kajian yang lebih mendalam lagi", ungkapnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya