Golkar Tak Sepakat Pemerintahan Jokowi Dicap Oligarki

Menurut Ace, hadirnya para tokoh di kursi pemerintahan Jokowi, karena usaha dan kemampuannya konsolidasi.

oleh Muhammad Radityo Priyasmoro diperbarui 08 Des 2019, 20:25 WIB
Diterbitkan 08 Des 2019, 20:25 WIB
Partai Golkar Berhentikan Erwin Aksa
Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily dan Ketua DPP Partai Golkar Venno Tetelepta memberikan keterangan pers terkait pemberhentian dan pengisian jabatan di DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (19/3). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily tak sepakat dengan tudingan oligarki terhadap pemerintahan Presiden Jokowi.

Sebab, banyak pihak menilai menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) diisi oleh mereka yang punya keturunan trah di masa lalu.

"Kalau misalnya dinilai sebagai oligarki politik ya menurut saya enggak fair. Sistem politik kita diberikan kesempatan kepada siapa pun untuk bisa beraktualisasi secara politik," kata Ace dalam diskusi politik bertemakan 'Ancaman Pilkada TIdak Langsung, Amandemen Konstitusi, dan Kembalinya Oligarki' di Hotel Ibis, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2019).

Ace meyakini, mereka yang kini bercokol di pemerintahan tidak ada hubungannya dengan trah sebelumnya.

Menurut Ace, hadirnya mereka di kursi pemerintahan, karena usaha dan kemampuannya konsolidasi.

"Ini sama halnya dengan proses konsolidasi yang terjadi di Amerika beberapa tahun ini, munculnya nama Hillary Clinton, merupakan anak dari Bill Clinton," tutur Ace.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Live Streaming

Powered by

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya