Jokowi Prediksi Anggaran Pemerintah untuk Ibu Kota Baru Tak Lebih Rp 100 T

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memprediksi bahwa anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur, tidak lebih dari Rp 100 triliun. Sementara sisanya, bisa dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau pihak swasta.

"Sehingga saya berharap ini betul-betul dihitung secara detail pemerintah harus keluar berapa tapi saya melihat, kalau saya melihat, saya kira pemerintah nggak akan keluar lebih dari Rp100 triliun," kata Jokowi dalam rapat terbatas mengenai pembangunan ibu kota di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Jokowi menjelaskan, anggaran dari APBN itu akan digunakan untuk membangun infrastruktur dasar yang akan dikerjakan Kementerian PUPR. Dana itu juga digunakan membangun Istana Kepresidenan serta gedung-gedung kementerian.

"Di luar itu baru kita berikan baik kepada proses Public Private Partnerships (PPP) ataupun dikerjakan oleh investasi," jelas Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menuturkan, lahan yang disiapkan untuk membangun ibu kota negara sebesar 256 ribu hektare. Namun, yang akan digunakan hanya 56 ribu hektare. Sementara lahan untuk cluster pemerintah sebesar 5.600 hektare.

"Ini masalah lahan Pak Menteri BPN, Menteri LHK segera dirampungkan, difinalkan, sehingga nanti arsitek designer, urban planner-nya bisa masuk dan bisa menyelesaikan desainnya," ucap Jokowi.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Menurut dia, konsep ibu kota baru adalah negara Rimba Nusa. Untuk itu, Jokowi meminta agar Kementerian LHK memperbaiki lingkungan dan hutan yang rusak.

"Hutan yang rusak menjadi hutan yang kita rehabilitasi dan kita perbaiki. Hutan konservasi yang juga rusak kita perbaiki," tutur Jokowi.

Di sisi lain, Jokowi meminta menterinya untuk mempercepat penyusunan regulasi-regulasi terkait ibu kota baru. Mantan Wali Kota Solo itu juga mengingatkan agar pembentukan Badan Otorita Ibu Kota segera diselesaikan.

"Berkaitan dengan kelembagaan juga agar bisa diselesaikan sehingga hal-hal yang berkaitan dengan pemindahan ibu kota ini bisa dikerjakan oleh lembaga yang kita bentuk, yaitu Badan Otorita Ibu Kota," pungkas Jokowi.