4 Langkah Pemulihan Ekonomi Jokowi di Masa Pandemi Covid-19

Menurut Jokowi, adanya pandemi Corona Covid-19 berdampak pada defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

oleh Devira Prastiwi diperbarui 03 Jun 2020, 12:18 WIB
Diterbitkan 03 Jun 2020, 12:07 WIB
Presiden Jokowi menggelar upacara Hari Lahir Pancasila secara online, Senin (1/6/2020).
Presiden Jokowi menggelar upacara Hari Lahir Pancasila secara online, Senin (1/6/2020).

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali bicara terkait dampak akibat pandemi Corona Covid-19 di Indonesia.

Kali ini, menurut Jokowi, adanya pandemi Corona Covid-19 berdampak pada defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Terkait perubahan postur APBN 2020, saya mendapat laporan bahwa berbagai perkembangan dalam penanganan Covid, dan berbagai langkah strategis pemulihan ekonomi membawa konsekuensi adanya tambahan belanja yang berimplikasi pada meningkatnya defisit APBN," kata Jokowi saat rapat terbatas terkait Penetapan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Perubahan Postur APBN Tahun 2020 melalui siaran telekonference di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (3/6/2020).

Selain itu, Jokowi meminta kepada perbankan hingga pelaku usaha berbagi beban ekonomi di masa pandemi Corona Covid-19.

Karena menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, saat ini pemerintah sudah menyusun berbagai skema pemulihan ekonomi nasional.

Berikut 4 langkah Jokowi terkait penanganan ekonomi Indonesia di masa pandemi Corona Covid-19 dihimpun Liputan6.com:

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lakukan Kalkulasi

Jokowi Buka Raker Kementerian Perdagangan 2020
Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat membuka rapat kerja Kementerian Perdagangan 2020 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (4/3/2020). Jokowi meminta dalam raker ini dapat mempercepat prosedur-prosedur yang sebelumnya sangat lama dan berbelit-belit. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan, pandemi Covid-19 berdampak pada defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Terkait perubahan postur APBN 2020, saya mendapat laporan bahwa berbagai perkembangan dalam penanganan covid, dan berbagai langkah strategis pemulihan ekonomi membawa konsekuensi adanya tambahan belanja yang berimplikasi pada meningkatnya defisit APBN," kata Jokowi saat rapat terbatas terkait penetapan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Perubahan Postur APBN Tahun 2020 melalui siaran telekonference di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (3/6/2020).

Jokowi pun meminta pada Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa untuk melakukan kalkulasi dengan cermat. Agar prosedur APBN 2020 bisa terjaga.

"Saya minta Menteri Koordinator Perekonomian, Menkeu, Bappenas, melakukan kalkulasi lebih cermat, detail, matang terhadap risiko fiskal kita ke depan," kata Jokowi.

Hal tersebut kata Jokowi bertujuan agar perubahan postur APBN berjalan sesuai prosedur. Yaitu transparan dan akuntabel.

"Sehingga APBN 2020 bisa dijaga, dipercaya dan tetap kredibel," tegas Jokowi.

 

Minta Semua Lakukan Program Pemulihan Ekonomi

Jokowi Optimis Indonesia Menang COVID-19 di Upacara Virtual Hari Pancasila Virtual
Jokowi nyatakan optimismenya bahwa Indonesia bisa menang lawan COVID-19 di peringatan Hari Pancasila (Foto: instagram/jokowi)

Jokowi mengatakan, pemerintah sudah menyusun berbagai skema pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi Corona Covid-19.

Mulai dari subsidi bunga untuk UMKM, penempatan dana untuk bank-bank yang terdampak restrukturisasi, penjaminan kredit modal kerja, penyertaan modal negara terhadap BUMN, dan investasi pemerintah untuk modal kerja.

Menurut dia, pemerintah dan pelaku usaha harus bersama-sama mengeksekusi program pemulihan ekonomi agar berjalan dengan baik. Dia mengingatkan agar program tersebut dilakukan secara proporsional dan hati-hati.

"Agar pelaku usaha, korporasi tetap mampu berjalan. PHK masif dapat kita cegah dan sektor keuangan bisa tetap stabil dan roda ekonomi bisa kita jaga," ujarnya.

 

Semua Berbagi Beban

Jokowi Pimpin Rapat Terbatas
Presiden Joko Widodo atau Jokowi memimpin rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (30/10/2019). Rapat terbatas perdana dengan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju itu mengangkat topik Penyampaian Program dan Kegiatan di Bidang Perekonomian. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Jokowi lalu meminta perbankan hingga pelaku usaha berbagi beban ekonomi di masa pandemi virus Corona Covid-19. Jokowi menyadari bahwa pandemi ini membawa dampak di sektor perekonomian.

"Sekali lagi saya minta konsep berbagi beban, sharing pain harus menjadi acuan bersama antara pemerintah, BI (Bank Indonesia), OJK (Otoritas Jasa Keuangan), perbankan, dan pelaku usaha harus betul-betul bersedia memikul beban, bergotong royong," ujar Jokowi.

Jokowi ingin program pemulihan ekonomi nasional dapat memberikan manfaat nyata kepada pelaku usaha. Khususnya di sektor padat karya.

"Agar mereka mampu beroperasi, ini penting. Dan mencegah PHK yang masif dan mampu mempertahankan daya beli para karyawannya," kata Jokowi.

 

Tahan Laju Pertumbuhan Ekonomi

Jokowi Pimpin Sidang Kabinet
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan ketika memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Kamis (3/10/2019). Topik Sidang Kabinet Paripurna tersebut yakni Evaluasi Pelaksanaan RPJMN 2014-2019 dan Persiapan Implementasi APBN 2020. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Jokowi meminta jajarannya untuk menahan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II, III, dan IV tahun ini. Hal ini untuk agar laju pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak terkoreksi lebih dalam lagi.

"Kita tahu bahwa kuartal pertama ekonomi kita hanya mampu tumbuh 2,97 persen. Kuartal II, III, IV, kita harus mampu menahan agar laju pertumbuhan ekonomi tidak merosot lebih dalam lagi, tidak sampai minus dan bahkan kita arahkan kita pelan-pelan mulai bisa rebound," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, bahwa tantangan terbesar pemerintah saat ini yakni, menyiapkan program pemulihan ekonomi yang tepat. Menurut dia, pemerintah telah merancang berbagai skema pemulihan ekonomi.

Mulai dari, subsidi bunga untuk UMKM, penempatan dana untuk bank-bank yang terdampak restrukturisasi, penjaminan kredit modal kerja, penyertaan modal negara untuk BUMN, dan investasi pemerintah untuk modal kerja.

Jokowi meminta agar program pemulihan tersebut segera dieksekusi agar pertumbuhan ekonomi tidak merosot di kuartal II, III, dan IV. Dia juga mengingatkan program pemulihan ekonomi nasional harus dapat memberikan manfaat nyata kepada pelaku usaha, khususnya di sektor padat karya.

"Agar mereka mampu beroperasi, ini penting. Dan mencegah PHK yang masif dan mampu mempertahankan daya beli para karyawannya," kata Jokowi.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya