Erick Thohir Diam-Diam Lapor Dugaan Korupsi, KPK Siap Tindaklanjuti

Wakil Ketua KPK Nawawi Pamolango tak membantah jika dalam pertemuan tersebut Erick sempat mengungkap potensi terjadinya tindak pidana korupsi di sejumlah BUMN.

oleh Fachrur Rozie diperbarui 08 Jul 2020, 20:33 WIB
Diterbitkan 08 Jul 2020, 20:33 WIB
Erick Thohir Rapat Perdana di DPR
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengikuti rapat dengan Komisi VI DPR, di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/12/2019). Rapat tersebut membahas Penyertaan Modal Negara (PMN) pada Badan Usaha Milik Negera tahun anggaran 2019 dan 2020. (Liputan6.com/Johan Tallo)... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta Menteri BUMN Erick Thohir diam-diam mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan. Erick yang masuk ke markas antirasuah melalui pintu belakang diterima oleh kelima komisioner KPK.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pamolango tak membantah jika dalam pertemuan tersebut Erick sempat mengungkap potensi terjadinya tindak pidana korupsi di sejumlah BUMN.

"Tidak secara khusus, hanya menyebutkan ruang-ruang yang potensi terjadinya tindak pidana korupsi di sejumlah BUMN," ujar Nawawi Pamolango saat dikonfirmasi, Rabu (8/7/2020).

Namun, Nawawi tak mau mengungkap lebih detail potensi rawan korupsi di BUMN yang disinggung Erick Thohir. Meski demikian, dia berjanji jika ditemukan tindak pidana korupsi di BUMN, maka akan ditindaklanjuti oleh pihaknya.

"Sudah pasti dan ada monitoring secara khusus yang akan dilakukan, termasuk kemungkinan untuk melakukan penyelidikan," jelasnya.

Seperti diketahui, Erick Thohir mengungkap bahwa saat ini sudah ada 53 kasus korupsi di tubuh BUMN yang merugikan negara.

"Ya memang sekarang ini sudah 53 kasus korupsi yang saya temukan saat ini," ungkap Erick Thohir dalam sesi webinar, Kamis 2 Juli 2020.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Memetakan

Dia kemudian memetakan mana saja BUMN yang bergerak di bidang pelayanan publik, bisnis, atau campuran dari keduanya. Langkah itu dimaksudkan agar tidak timbul kecurigaan antar sesama perusahaan pelat merah.

"Ini kita mapping supaya KPI (Key Performance Indicator) direksi jelas dan tidak ada iri-irian satu sama lain," jelas dia.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya