Menpan RB Keluarkan Kebijakan Penyesuaian Sistem Kerja ASN di Tengah Pandemi

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Mepan RB) Tjahjo Kumolo, merilis kebijakan khusus, terkait Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara atau ASN di masa Pandemi Covid-19.

Menurut Tjahjo, sistem ini diharap dapat menjamin penyelenggaraan kerja pemerintahan berjalan baik dan tetap mencegah terjadinya penyebaran Covid-19.

"Penyesuaian sistem kerja Pegawai ASN dilakukan dengan pendekatan flexible working arrangement, yaitu fleksibilitas di dalam pengaturan lokasi bekerja maupun dalam waktu bekerja," tulis Tjahjo dalam siaran persnya, Selasa (29/9/2020).

Menurut Tjahjo, melalui flexible working arrangement, Pegawai ASN dapat bekerja di kantor (work from office/WFO) atau pun bekerja di rumah/tempat tinggal (work from home/WFH). 


"Saya minta Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kementerian/Lembaga/Daerah untuk mengatur secara selektif dan akuntabel Pegawai ASN yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (WFO) maupun di rumah (WFH)," jelas dia.

Tjahjo merinci, ada sejumlah kriteria yang harus disesuaikan untuk mempekerjakan ASN untuk WFO atau WFH. Seperti, jenis pekerjaan, lokasi tempat tinggal, dan faktor komorbiditas pegawai, sesuai SE Menteri PANRB No. 58 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan SE Menteri PANRB No. 67 Tahun 2020.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Berikut kriteria rincinya sesuai payung hukum tersebut:

A) Bagi instansi pemerintah yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori tidak terdampak/tidak ada kasus, PPK dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (WFO) paling banyak 100 persen. 


B) Bagi instansi pemerintah yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori risiko rendah, PPK dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (WFO) paling banyak 75 persen. 


C) Bagi instansi pemerintah yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori risiko sedang, PPK dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (WFO) paling banyak 50 persen. 


D) Bagi instansi pemerintah yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori risiko tinggi, PPK dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (WFO) paling banyak 25 persen.