AHY Ingatkan Pemerintah: Setiap Kebijakan Publik Harus Melibatkan Rakyat

AHY menilai, selama ini pelibatan publik dalam setiap kebijakan hanya formalitas saja karena tidak mewakili rakyat secara utuh. Salah satunya terkait pengesahan UU Cipta Kerja.

oleh Delvira Hutabarat diperbarui 15 Feb 2022, 18:45 WIB
Diterbitkan 15 Feb 2022, 18:45 WIB
Agus Harimurti Yudhoyono
Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat menanggapi ditolaknya hasil KLB Demokrat di Deli Serdang, di DPP Demokrat, Jakarta, Rabu (31/3/2021). AHY juga meminta kader partainya untuk tak euforia berlebihan, meski kepengurusan kubu Moeldoko telah ditolak. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan, pemerintah harus bisa mendengar suara rakyat. Ia menilai, rakyat harus dilibatkan dalam sebuah konsep pembangunan bagi diri dan bangsanya.

“Pemimpin harus menunjukan good will bahwa dalam setiap rencana panjang apalagi yang sifatnya strategis dan untuk menjawab persoalan rakyat, harus melibatkan rakyat. Siapa itu rakyat? Tentu semua elemen bangsa, dan tidak boleh hanya segelintir elite di Jakarta yang menentukan itu semuanya,” kata AHY dalam keterangannya, Selasa (15/2/2022).

Pernyataan tersebut disampaikan AHY saat menghadiri Dialog Kebangsaan bertajuk “Indonesia Bangkit” dalam rangka HUT ke-14 TV One.

Lebih lanjut, AHY menuturkan bahwa masyarakat sering tidak dilibatkan secara menyeluruh atau utuh dalam setiap menentukan kebijakan.

”Ada perwakilan mungkin, tapi hanya menjadi formalitas. Sehingga yang seharusnya sebuah kebijakan publik yang diambil dengan penuh keyakinan, walaupun tentu tidak bisa memuaskan semua pihak, tetapi memiliki legitimasi yang kuat ketika kebijakan publik itu diambil atas dasar masukan dan aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat utama yang terdampak langsung dari kebijakan-kebijakan publik tersebut,” ujarnya.

Putra sulung Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini juga menyinggung soal sikap pemerintah yang tidak transparan dalam proses pengambilan kebijakan publik.

“Banyak contoh beberapa waktu terakhir ini yang kontroversial, karena seolah-olah dalam ruang gelap. Misalnya dalam Rancangan Undang-Undang Ciptaker. Kita sama sekali tidak mempermasalahkan tujuan besarnya yang baik, membuka lapangan pekerjaan, menciptakan investasi, semuanya bagus, semua pemimpin pasti ingin itu. Tetapi ketika ada proses yang aneh, tidak lazim, tiba-tiba tanpa ada pertimbangan-pertimbangan yang matang, dipercepat, diburu-buru, pokoknya ketok palu di tanggal 5 Oktober,” kata AHY.

Apresiasi Langkah Pemerintah Tangani Pandemi

Jokowi dan AHY Gelar Pertemuan Tertutup di Istana Bogor
Presiden Joko Widodo atau Jokowi (kanan) bertemu dengan Ketua Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/5/2019). Jokowi dan AHY bertemu untuk membahas kondisi politik pasca-Pemilu 2019. (Liputan6.com/HO/Setkab/Oji)

Selain itu, kata AHY, tema Indonesia Bangkit yang diusung oleh TV One dalam acara ini selaras dengan spirit Partai Demokrat, Bersama Kita Kuat, Bersatu Kita Bangkit.

“Kondisi Indonesia hari ini sedang tidak baik-baik saja, akibat pandemi Covid-19 yang cukup berkepanjangan. Banyak saudara-saudara kita yang kehilangan orang tercinta, semoga semua pihak bisa saling membantu agar kita bisa segera bangkit,” ucap AHY.

Ketum Demokrat ini mengapresiasi upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19 di Indonesia.

“Kita ingin menghadirkan solusi bersama, yang tentunya membutuhkan sinergi dan kolaborasi dari semua elemen. Walaupun di luar pemerintahan nasional, kami juga mengapresiasi apa yang sudah pemerintah lakukan dengan segala dinamikanya untuk menghadirkan solusi di tengah-tengah masyarakat,” ujar AHY.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya