Soal Isu Reshuffle, Sekjen PDIP: Tak Perlu Ribut

Liputan6.com, Jakarta - Sekjen PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menanggapi santai, saat menjawab isu reshuffle di kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo, yang belakangan berembus.

Menurut Hasto, reshuffle merupakan hak prerogatif kepala negara atau presiden dan tidak harus diributkan, karena malah akan menguras energi.

"Itu kan mengurangi energi kita, kalau kita semua berpedoman bahwa urusan reshuffle itu merupakan urusan presiden, hak prerogatif presiden, mengapa kita meributkan?," ucap Sekjen PDIP, Hasto saat ditemui dalam Acara Festival Kopi Tanah Air di Parkir Timur Senayan Jakarta, Sabtu (28/5/2022).

Hasto menambahkan, hak prerogatif presiden diatur dalam konstitusi negara. Artinya, presiden dapat melakukan suatu evaluasi untuk meningkatkan efektivitas kinerja pemerintahan.

"Misal presiden melakukan evaluasi, mengapa minyak goreng langka? Mengapa pergerakan ekonomi rakyat tidak secepat yang beliau harapkan? Presiden bisa melakukan evaluasi dan menentukan dengan hak prerogatif siapa yang akan menjadi pembantu beliau," jelas Hasto.

"Jadi, kita tidak perlu meributkan hal itu (reshuffle)," imbuh dia.

Hasto mengajak para anak bangsa untuk membangun energi positif bagi negara, ketimbang membahas hal-hal yang belum tentu kepastiannya. Apalagi, hal tersebut menjadi ruang lingkup dari Presiden Jokowi.

"Reshuffle hanya bisa terhadi atas kehendak presiden dan PDIP percaya ketika hal tersebut misalnya dilakukan, itu melalui proses evaluasi atas kinerja menteri-menterinya untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan," terangnya.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan atau PDIP, Hasto Kristiyanto, berharap putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Emmeril Khan Mumtadz, bisa segera ditemukan.

Emmeril atau yang akrab disapa Eril diketahui hilang terseret arus saat berenang di Sungai Aare, Bern, Swiss pada 26 Mei 2022.

"Saya mengenal baik Pak Ridwan Kamil, kami mendoakan agar pencarian ananda bisa segera," kata Hasto saat ditemui di Parkir Timur Senayan, Jakarta, Sabtu (28/5/2022).

Hasto juga mendorong peran aktif pemerintah, melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dalam pencarian Emmeril. Menurut dia, hal itu adalah tugas dari Kemenlu dalam melindungi segenap warga negara Indonesia di mana pun mereka berada.

"Tentu saja sebagai bagian dari tugas pemerintahan negara dalam melindungi segenap WNI di luar negeri dari Kementerian Luar Negeri, agar melakukan berbagai upaya dalam mempercepat proses pencarian," jelas Hasto.