Mahfud Md: Kantor Pemerintah Dilarang Gelar Halal Bihalal pada 24-30 April 2023

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Menpan-RB) Ad Interim Mahfud Md mengumumkan semua kantor pemerintah baik, kantor kementerian/lembaga, BUMN, hingga TNI-Polri dilarang menggelar Halal Bihalal Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah pada 24 sampai 30 April 2023.

"Selaku Menteri PANRB ad interim, secara resmi saya mengumumkan: Pada pekan pertama (tanggal 24 - 30 April 2023) supaya tidak diadakan acara Halal Bihalal dan lain-lain (syawalan, reunian, dan sejenisnya) di tempat-tempat tersebut (kantor pemerintah)," kata Mahfud Md melalui akun Instagramnya @mohmahfudmd, Senin (24/4/2023)

Dia mengatakan Halal Bihalal di kantor pemerintah baru boleh digelar setelah tanggal 30 April 2023 atau ditunda sampai awal pekan kedua Lebaran 2023.

"Semua kantor pemerintah, yakni Kantor Kementerian/Lembaga Non-Kementerian/BUMN/TNI/POLRI, jika merencanakan Halal Bihalal dan semacamnya supaya ditunda sampai awal pekan kedua setelah Hari Raya Idul Fitri 1444 H," ujarnya.

"Surat resmi akan segera dikirim ke kantor dan instansi masing-masing," sambung Mahfud.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengimbau aparatur sipil negara (ASN), TNI-Polri, hingga pegawai swasta untuk menunda jadwal kepulangan mudik Lebaran 2023, apabila tak ada keperluan mendesak. Imbauan Jokowi ini untuk mencegah penumpukan kendaraan pada puncak arus balik yang diprediksi terjadi pada 24 dan 25 April 2023.

"Untuk memecah penumpukan yang terjadi pada puncak arus Balik tanggal 24 dan 25 April 2023, secara bersamaan pemerintah mengajak masyarakat yang tidak ada keperluan mendesak untuk menghindari puncak arus balik tersebut," kata Jokowi disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Senin (24/4/2023).

"Dengan cara menunda atau mengundurkan jadwal kembali mudik setelah tanggal 26 April 2023," sambungnya.

Menurut dia, ketentuan ini berlaku untuk ASN, TNI-Polri, BUMN, dan pegawai swasta. Adapun teknis terkait penundaan jadwal kepulangan mudik nantinya diatur oleh instansi atau perusahaan masing-masing.

"Seperti bentuk cuti tambahan atau bentuk cuti lainnya," ujarnya.

Jokowi pun mengingatkan pemudik untuk tetap berhati-hati dan mengikuti arahan petugas saat melakukan perjalanan ke daerah asal. Pasalnya, ada 203.000 kendaraan yang diprediksi akan menuju Jakarta saat puncak arus balik.

"Setidaknya 203.000 kendaraan per hari dari arah timur, Jalan Tol Trans Jawa dan dari arah Bandung diperkirakan akan melalui tol Jakarta-Cikampek. Tentu ini merupakan jumlah yang sangat besar dibandingkan dari jumlah normalnya yaitu, 53.000 kendaraan," katanya menandaskan.