Operasi Ketupat 2024, Polri Siagakan 155.165 Ribu Personel Amankan Arus Mudik Lebaran

Liputan6.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengaku sudah mempersiapkan strategi untuk mengamankan momentum arus mudik Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah melalui Operasi Ketupat 2024.

Berdasarkan hasil pemetaan, diketahui jumlah pemudik Lebaran Idul Fitri 2024 ini diprediksi meningkat hingga 50 persen dari tahun lalu. Sehingga rekayasa lalu lintas untuk mencegah kemacetan saat arus mudik harus dilakukan.

“Kita mempersiapkan strategi terkait rekayasa lalu lintas, termasuk didahului survei di jalur Bandung sampai Jawa Timur untuk mengetahui titik-titik mana saja yang harus diperbaiki, mulai dari jalur yang mengalami kerusakan dan juga jalur yang harus ditambah marka jalan, juga wilayah rawan. Ini penting karena secara statistik terjadi penurunan laka lantas,” kata Sigit saat jumpa pers di Gedung Hotel Bidakara Jakarta, Senin (25/3/2024).

Dia menambahkan, total personel yang disiagakan dalam Operasi Ketupat 2024 ini berjumlah 155.165 ribu orang. Jumlah tersebut termasuk anggota dari stake holder terkait yang jumlahnya mencapai 69.969 personel.

"Penggelaran pasukan merupakan penggelaran yang cukup besar, kurang lebih 155.165 personel yang terlibat, di dalamnya ada stakeholder terkait sejumlah 69.969 personel,” ucap Kapolri Sigit. 

Sigit mengungkap, selain menyiagakan personel, Polri juga menyiapkan jalur-jalur alternatif selama arus mudik Lebaran 2024. Khususnya untuk menghindari jalur yang dilaporkan tergenang banjir seperti di wilayah Jawa Tengah.

“Kita siapkan titik alternatif, ada 116 yang terdeteksi dan kita siapkan 112 titik alternatif dan ini tentunya kita akan kita sosialisasikan hingga masyarakat bisa menyadari titik titik yang terendam banjir,” ungkap jenderal polisi bintang empat ini.

Sebagai informasi, Operasi Ketupat 2024 akan berlangsung selama 13 hari, yakni dimulai pada 4 April dan berakhir pada 16 April 2024. 

Kemudian, untuk mengantisipasi tingginya jumlah pemudik, pemerintah akan mendirikan 5.784 pos pengamanan dan pelayanan terpadu yang dilengkapi dengan lintas satuan seperti Kementerian Kesehatan, Basarnas, dan BNPB.