Anggaran Program Makan Bergizi Gratis Prabowo-Gibran Rp 71 Triliun, Bebani APBN?

Airlangga Soal Program Makan Siang Gratis: Defisit Anggarannya Masih Dibahas DPR

Airlangga menanggapi pengurangan pagu anggaran beberapa Kementerian yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurutnya, anggaran Kementerian belum ditetapkan dan masih dapat berubah karena pembahasan masih berlanjut.

oleh Muhammad Ali diperbarui 18 Jun 2024, 06:02 WIB

Diterbitkan 18 Jun 2024, 06:02 WIB

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, di kantor Kementerian Perekonomian, di Jakarta, Rabu (29/5/2024). Menko Airlangga bercerita mengenai tambahan PSN baru salah satunya BSD. (Tira/Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa pembahasan penurunan target defisit anggaran 2025 masih berlangsung di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Target defisit yang ditekan pada kisaran 1,5 persen hingga 1,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) ini bertujuan untuk membiayai program makan siang gratis yang diusulkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Masalah defisit masih dalam pembahasan di Banggar. Jadi, kita tunggu sampai pembahasan diselesaikan," kata Airlangga Hartarto di Masjid Ainul Hikmah, Jakarta Barat, Senin 17 Juni 2024.

Selain itu, dia juga menanggapi pengurangan pagu anggaran beberapa Kementerian yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurutnya, anggaran Kementerian belum ditetapkan dan masih dapat berubah karena pembahasan masih berlanjut.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan strategi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk mengakomodasi program makan bergizi gratis yang diusulkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sri Mulyani mengakui bahwa akan ada tantangan dalam penerapan program tersebut. Namun, Kementerian Keuangan berencana melakukan reformasi pada beberapa aspek untuk memitigasi tantangan tersebut.

Selain reformasi perpajakan, penguatan institusi, pembersihan dari korupsi, dan peningkatan investasi di bidang digital, Kementerian Keuangan juga terus melakukan perbaikan pengelolaan anggaran. Anggaran akan diperkuat terutama dalam menghadapi guncangan dari gejolak perekonomian global.

Tingkatkan Kualitas SDM

Pemerintah juga berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui berbagai upaya, seperti alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen, kesehatan 6 persen, dan jaminan sosial 50 persen dari APBN. Selain itu, pemerintah juga mendorong pembangunan infrastruktur untuk mendukung produktivitas dan mobilitas masyarakat.

Dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF), Kementerian Keuangan menargetkan defisit APBN tahun anggaran 2025 berada pada rentang 2,45-2,82 persen. Pendapatan negara ditargetkan pada kisaran 12,14 persen hingga 12,36 persen dari PDB, sedangkan belanja negara diperkirakan berada pada kisaran 14,59 persen hingga 15,18 persen PDB.

Menurunkan Target Defisit APBN 2025

Namun, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa, mengusulkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Komisi XI DPR RI untuk menurunkan target defisit APBN 2025 menjadi 1,5-1,8 persen. Hal ini bertujuan agar pemerintahan selanjutnya memiliki ruang fiskal yang lebih leluasa.

Meskipun demikian, Suharso menjelaskan bahwa presiden terpilih berikutnya memiliki ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan APBN melalui mekanisme APBN Perubahan (APBN-P). Oleh karena itu, ia mengusulkan untuk mengkaji ulang target defisit APBN 2025 agar dipertimbangkan menjadi 1,5-1,8 persen.