Prabowo Wajibkan Eksportir Taruh DHE di Bank Nasional: Ini Logis dan Masuk Akal

Dia mengatakan perusahaan-perusahaan tersebut telah melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Sehingga, kata Prabowo, wajar apabila hasil penjualan yang bersumber dari masyarakat Indonesia disimpan di bank-bank nasional.

oleh Lizsa Egeham diperbarui 22 Jan 2025, 19:11 WIB
Diterbitkan 22 Jan 2025, 19:11 WIB
Prabowo Hadiri Peringatan HUT ke-20 KSPI
Prabowo Subianto (Merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mewajibkan eksportir yang mendapat kredit dari bank-bank pemerintah menaruh 100 persen Devisa Hasil Ekspor (DHE) di dalam negeri. Menurut dia, kebijakan tersebut wajar dan masuk akal.

"Kita juga dalam waktu dekat kita juga akan mewajibkan semua perusahaan yang menerima kredit dari bank pemerintah harus menempatkan hasil penjualan ekspornya di bank di Indonesia. Saya kira ini hanya wajar, ini masuk akal," jelas Prabowo saat memimpin sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Dia mengatakan perusahaan-perusahaan tersebut telah melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Sehingga, kata Prabowo, wajar apabila hasil penjualan yang bersumber dari masyarakat Indonesia disimpan di bank-bank nasional.

"Mereka berusaha dengan dana yang bersumber dari rakyat Indonesia, setelah mereka berusaha dan mereka lakukan penjualan hasil penjualannya wajar kalau ditaruh di bank-bank di Indonesia," ujarnya.

 

Berlaku Maret 2025

Prabowo menyebut kebijakan ini akan berlaku pada Maret 2025. Dia menilai keputusan tersebut seharusnya tak dipersoalkan.

"Saya kira akan segera keluar dan akan berlaku kurang lebih 1 bulan dari sekarang. Jadi ini adalah sesuatu yang logis, yang masuk akal," ucap Prabowo.

 

Tindak Tegas

Di sisi lain, Prabowo juga meminta Jaksa Agung, Kapolri, hingga Panglima TNI menindak tegas perusahaan-perusahan yang melanggar aturan pertanahan dan hutan. Dia memerintahkan mencabut izin perusahaan yanv melanggar.

"Bagi mereka yang sudah diberi kesempatan berkali-kali untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dan tidak melakukan ya pemerintah akan melaksanakan kewajibannya mencabut izin dan menguasai kembali lahan-lahan tersebut, apalagi lahan-lahan itu adalah hutan lindung dan sebagainya. Jadi ini juga langkah yang akan kita laksanakan," tutur Prabowo.

Infografis Jurus Pemerintahan Prabowo - Gibran Capai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen. (Liputan6.com/Abdillah)
Infografis Jurus Pemerintahan Prabowo - Gibran Capai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen. (Liputan6.com/Abdillah)... Selengkapnya
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Tag Terkait

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya