Warning dari Prabowo di Balik Penunjukan TNI Bongkar Pagar Laut Tangerang

Liputan6.com, Jakarta - Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi menilai ada beberapa alasan mengapa Presiden Prabowo Subianto lebih memilih memerintahkan TNI AL ketimbang Polri untuk membongkar pagar laut di Tangerang.

"Pertama, Presiden ingin mengirimkan warning kepada dunia secara umum tentang kedaulatan maritim Indonesia maupun kepada perusahaan-perusahaan nakal termasuk mafia tanah secara khusus," ungkap R Haidar Alwi dalam keterangannya.

"Kedua, untuk mencegah terjadinya gejolak karena berkaitan dengan raksasa properti. Sebab, ketika TNI sudah turun, itu artinya sangat serius dan tidak main-main," sambung R Haidar Alwi.

Ia juga tidak setuju bila Polri disebut lamban merespons masalah pagar laut karena tersandera kepentingan. Polri sendiri telah menegaskan akan mengusut dugaan tindak pidananya.

"Tentu ada prosesnya. Apalagi ini kan bersentuhan dengan korporasi besar, berkaitan dengan Kementerian lain seperti KKP dan ATR/BPN. Polri pasti berkoordinasi dengan kementerian terkait maupun dengan sesama lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Agung dan KPK," ucapnya.

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk mengusut tuntas dugaan pelanggaran hukum dalam proyek pembangunan pagar laut, yang ditemukan di Tangerang, Banten dan Bekasi, Jawa Barat.

“Tadi arahan Pak Presiden (Prabowo Subianto), satu, selidiki sampai tuntas secara hukum, supaya kita harus benar koridor hukumnya. Apabila tidak ada, itu harus menjadi milik negara. Nah itu kasusnya seperti itu,” tutur Trenggono di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/1/2025).

Menurutnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah berkoordinasi dengan TNI AL usai pembongkaran pada Sabtu, 18 Januari 2025, yang kemudian menuai polemik di masyarakat. Pasalnya, Trenggono disebut tidak sejalan dengan Prabowo dengan melarang pembongkaran tersebut.

"Karena kemarin juga ada pembongkaran yang dilakukan oleh TNI AL, maka tadi kita sudah koordinasi juga dengan KASAL. Tadi sudah rapat dengan KASAL, dengan jajarannya. Tentu setelah kami dipanggil oleh Pak Presiden ini, kita juga akan koordinasi lagi dengan beliau,” jelas dia.

“Dan kita sudah putuskan nanti hari Rabu (22 Januari 2025) kita akan berkumpul. Jadi tidak hanya TNI Angkatan Laut, tetapi juga Bakamla juga kita ikutkan, terus Baharkam,” sambungnya.