KPK Siap Operasi Tangkap Tangan di Pilkada Serentak

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap turun tangan mengawasi jalannya Pilkada serentak yang akan mulai dilangsungkan akhir tahun ini. Bahkan, KPK menyatakan tak menutup kemungkinan pihaknya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dalam penyelenggaraan pilkada.

"KPK akan OTT kalau ada transaksi yang masuk kategori di UU Tipikor (Tindak Pidana Korupsi)," ucap Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja di Gedung KPK kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (31/8/2015).

Bagi KPK, imbuh Adnan, penyelenggaraan pilkada memiliki peran sangat penting akan kemajuan daerah. Karena itu, maju atau tidaknya suatu daerah bisa jadi bermula dari praktik koruptif kepala daerahnya akibat dari dana besar saat kampanye.

Adnan menjelaskan, KPK selama ini memang tidak pernah menindak atau melakukan OTT berkenaan dengan pilkada. Tapi untuk kali ini, KPK dipastikan tidak akan tinggal diam dan akan mengawasi pesta demokrasi daerah tersebut.

Mengenai pernyataan Adnan tersebut, anggota Badan Pengawas Pemilu Daniel Zuchron menyatakan siap berkoordinasi dengan KPK. Terutama memberangus praktik politik uang dalam Pilkada serentak pada 9 Desember mendatang tersebut.‎

"Kita akan terus kerja sama dengan KPK ke sana," ujar Daniel.

Sebelumnya, KPK meluncurkan Program Pilkada Berintegritas 2015 terkait dengan penyelenggaraan Pilkada serentak yang dimulai akhir tahun ini. Menurut Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja, program tersebut untuk memastikan penyelenggaraan Pilkada serentak di 269 daerah berjalan bersih.

"KPK dalam tahun politik ini mencoba berperan sebagai trigger," ucap Adnan di Gedung KPK kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, hari ini atau Senin 31 Agustus 201.

Dalam menghadapi momentum politik pilkada ini, Adnan menyebut pesta demokrasi daerah itu akan berpengaruh besar pada Indonesia. Sebab, dalam Pilkada serentak itulah akan dihasilkan kepala-kepala daerah yang bisa menentukan arah kemajuan bangsa. Atau sebaliknya, terjadi stagnanisasi pembangunan karena adanya perilaku koruptif dari kepala daerahnya. (Ans/Yus)