Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap turun tangan mengawasi jalannya Pilkada serentak yang akan mulai dilangsungkan akhir tahun ini. Bahkan, KPK menyatakan tak menutup kemungkinan pihaknya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dalam penyelenggaraan pilkada.
"KPK akan OTT kalau ada transaksi yang masuk kategori di UU Tipikor (Tindak Pidana Korupsi)," ucap Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja di Gedung KPK kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (31/8/2015).
Bagi KPK, imbuh Adnan, penyelenggaraan pilkada memiliki peran sangat penting akan kemajuan daerah. Karena itu, maju atau tidaknya suatu daerah bisa jadi bermula dari praktik koruptif kepala daerahnya akibat dari dana besar saat kampanye.
Adnan menjelaskan, KPK selama ini memang tidak pernah menindak atau melakukan OTT berkenaan dengan pilkada. Tapi untuk kali ini, KPK dipastikan tidak akan tinggal diam dan akan mengawasi pesta demokrasi daerah tersebut.
Mengenai pernyataan Adnan tersebut, anggota Badan Pengawas Pemilu Daniel Zuchron menyatakan siap berkoordinasi dengan KPK. Terutama memberangus praktik politik uang dalam Pilkada serentak pada 9 Desember mendatang tersebut.
"Kita akan terus kerja sama dengan KPK ke sana," ujar Daniel.
Sebelumnya, KPK meluncurkan Program Pilkada Berintegritas 2015 terkait dengan penyelenggaraan Pilkada serentak yang dimulai akhir tahun ini. Menurut Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja, program tersebut untuk memastikan penyelenggaraan Pilkada serentak di 269 daerah berjalan bersih.
"KPK dalam tahun politik ini mencoba berperan sebagai trigger," ucap Adnan di Gedung KPK kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, hari ini atau Senin 31 Agustus 201.
Dalam menghadapi momentum politik pilkada ini, Adnan menyebut pesta demokrasi daerah itu akan berpengaruh besar pada Indonesia. Sebab, dalam Pilkada serentak itulah akan dihasilkan kepala-kepala daerah yang bisa menentukan arah kemajuan bangsa. Atau sebaliknya, terjadi stagnanisasi pembangunan karena adanya perilaku koruptif dari kepala daerahnya. (Ans/Yus)
KPK Siap Operasi Tangkap Tangan di Pilkada Serentak
Menurut KPK, maju atau tidaknya suatu daerah bisa jadi bermula dari praktik koruptif kepala daerahnya akibat dari dana besar saat kampanye.
diperbarui 31 Agu 2015, 19:25 WIBDiterbitkan 31 Agu 2015, 19:25 WIB
Komisioner KPK Adnan Pandu Praja (kanan) memberikan cinderamata kepada Anggota Bawaslu Daniel Zuchron (tengah) usai peluncurkan Program Pilkada Berintegritas 2015 di Gedung KPK, Jakarta, Senin (31/8/2015). (Liputan6.com/Herman Zakharia)... Selengkapnya
Advertisement
Video Pilihan Hari Ini
EnamPlus
powered by
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
11 Resep Bumbu Balado Lezat untuk Menu Sehari-hari, Bisa Dicoba di Rumah
Apa Itu Demensia: Memahami Kondisi yang Memengaruhi Fungsi Kognitif
4 Bahan Herbal untuk Meredakan Sakit Tenggorokan, Gampang Banget Didapat
Dubes RI untuk Suriname Raih Penghargaan Honorary Order of the Palm dari Presiden
Top 3: Zodiak yang Dikenal Paling Setia pada Pasangan
Sambut Hari Pers Nasional 2025, Berikut Tema dan Sejarahnya
Fakta Baru Muncul dalam Sidang Etik Kasus Pemerasan Anak Bos Prodia
IHSG Anjlok 5,16 Persen pada 3-7 Februari 2025, Ini Penyebabnya
Dirut Bulog Diganti, Erick Thohir Tunjuk Mantan Asisten Panglima TNI Novi Helmy Prasetya Pimpin Bulog
VIDEO: Rihanna dan A$AP Rocky Keluar dari Gedung Pengadilan LA sambil Bergandengan Tangan
Junior Roberts Main Film Berebut Jenazah Bareng Adhisty Zara, Pelajari Cara Pandang Islam Demi Peran
Ingkari Janji Transfer, Ruben Amorim Marah ke Petinggi Manchester United