Mahfud Md Ajak Mahasiswa dan Santri di Cirebon Ikut Kawal Jalannya Pemilu Damai 2024

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud Md mengajak ratusan mahasiswa dan santri di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat untuk berpartisipasi mengawal jalannya Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 terlaksana secara benar serta damai.

Pernyataan itu disampaikan Mahfud Md setelah menghadiri Harlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU) XVI di Pondok Pesantren (Ponpes) Khas Kempek Cirebon, Minggu (12/11/2023).

"Saya hanya mengetuk BEM PTNU, seluruh warga NU dan kaum Muslimin seluruhnya serta masyarakat Indonesia umumnya untuk melaksanakan pemilu ini dengan benar," ujar Mahfud Md, melansir Antara, Minggu (12/11/2023).

Dalam kesempatan itu, ia juga memberikan edukasi dan menekankan pentingnya menjaga kondusivitas serta kerukunan guna mewujudkan pesta demokrasi yang berjalan damai.

Menurut bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo ini, salah satu hal yang dapat diimplementasikan untuk tercapainya seluruh tahapan Pemilu secara damai yakni lebih mengedepankan rasa persatuan dan kesatuan.

"Janji yang paling mengikat bagi bangsa Indonesia adalah mitsaqan ghalidzo yaitu janji suci untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang adil dan beradab," ucap Mahfud Md.

Selain itu, ia berpesan kepada ratusan mahasiswa dan masyarakat di lingkungan ponpes tersebut untuk menggunakan hak pilih pada Pemilu 2024 sesuai dengan pilihan masing-masing.

Mahfud menambahkan hal yang perlu dijaga dalam pelaksanaan Pemilu serentak nanti adalah menjaga persatuan sehingga tidak mudah terpecah belah meski berbeda pilihan.

"Pilihlah hati nurani. Ya pemilu harus damai, Pemilu harus didasarkan damai dan beradab," tandas Mahfud Md.

Sebelumnya, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menyinggung nama Mahfud Md, yang diduga pernah terlibat konflik kepentingan saat menjabat sebagai Ketua MK.

Anwar menyebut, Mahfud Md juga pernah terlibat konflik kepentingan pada putusan Nomor 48/PUU-IX/2011, Putusan Nomor 49/PUU- IX/2011 terkait uji materil UU 8/2011 tentang Mahkamah Konstitusi.

Menjawab hal itu, Menko Polhukam Mahfud Md mengaku tidak mengingat secara utuh. Namun, dia memastikan apa yang diputusnya kala itu sebagai Ketua MK tidak ada konflik kepentingan.

"Enggak (ingat). Memang pernah dulu ada gugatan, tapi tidak ada konflik interest hakim. Itu institusi semuanya yang diuji," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta, seperti dikutip Jumat 10 November 2023.

Menurut dia, pasal yang diuji kala itu adalah soal perubahan masa jabatan hakim konstitusi. Secara teknis, pasal itu diuji bersama seluruh hakim konstitusi pada masanya, termasuk Anwar Usman yang berstatus hakim anggota.

"Siapa yang conflict of interest? Wong sembilannya yang ngadili enggak ada yang mempersoalkan. Enggak ada yang berbeda, sikapnya sama," ujar Mahfud.

Mahfud Md menambahkan, kala beleid itu diuji, tidak ada yang mempermasalahkan masa jabatan hakim selama 2 tahun apa 2,5 tahun. Dia pun berkeyakinan, semua hakim setuju dengan berapa pun lama masa menjabatnya.

"Enggak ada maslaah kepentingan, kita setuju aja mau 2 tahun, mau 3 tahun," yakin Mahfud.

"Dan tidak ada di situ (hakim) yang tidak setuju disidangkan, karena tidak ada hakim yang sifatnya pribadi punya ikatan dengan itu. Itu institusi, semua hakim sama," Mahfud menandasi.