Soal Dugaan Jual Beli Surat Suara di Malaysia, Bawaslu: Dalam Proses Penyelidikan

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia Rahmat Bagja membenarkan, adanya penyelidikan soal jual beli surat suara di Malaysia. Namun karena sifatnya masih dalam tahap penyelidikan, informasi mendetil belum dapat disampaikan.

"Kan lagi penyelidikan, masih dalam proses aku enggak bisa ngomong ini. Masih dalam proses," kata Bagja saat ditemui awak media di Kantor DKPP, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024).

Bagja memastikan penelusuran dilakukan oleh pihaknya di Gakkumdu (penegakan hukum terpadu yang terdiri dari tiga lembaga, Polri, Kejaksaan, Bawaslu) sebab ada potensi pidana dalam dugaan jual beli surat suara di Malaysia.

"Karena ini masuk pidana, teman-teman Sentra Gakkumdu kini juga sedang melakukan proses penyelidikan dan pemberkasan," jelas Bagja.

Berdasarkan video beredar, Bagja memastikan penelusuran menemukan hal yang ‘menarik’. Namun dia masih merahasiakan hal tersebut.

"Kan video yang beredar kemudian kita selidiki, kita telusuri ada yang 'menarik' sih memang tapi nantilah ini kan masih dalam rangkaian namanya proses penyelidikan nanti ada penyidikan kan itu merajut," jelas Bagja.

Soal dugaan pelaku, Bagja menegaskan hal itu masih dalam proses. Meski demikian, Bagja mengamini kewenangan soal surat suara ada sepenuhnya di tangah penyelenggara Pemilu.

"Betul yang bertanggung jawab penuh adalah penyelenggara," pungkas Bagja.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menindaklanjuti dugaan kecurangan pemilu berupa pencoblosan surat suara secara ilegal yang terjadi di Malaysia.

"Kami minta Bawaslu untuk menindaklanjuti masalah ini secara hukum dan kami pun akan membuat laporan resmi ke Bawaslu RI sore ini juga," tutur Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran Habiburokhman dalam konferensi pers di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Selasa (6/2/2024).

TKN Prabowo-Gibran menayangkan video yang menunjukkan dugaan kecurangan pemilu di Malaysia. Dalam rekaman tersebut, tampak beberapa karung bertuliskan Pos Malaysia yang diduga berisi surat suara Pileg dan Pilpres 2024.

Selain itu, tampak pula sejumlah orang mencoblos surat suara Pileg 2024 untuk partai tertentu dan ada pula surat suara Pilpres 2024 yang dicoblos untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

"Sejumlah orang melakukan pencoblosan surat suara legislatif untuk partai dan caleg tertentu. Nanti bisa dilihat saja dan surat suara pilpres yang dicoblos itu pasangan calon nomor urut 3 Ganjar-Mahfud," jelas dia.

Habiburokhman meyakini, dugaan pencoblosan surat suara secara ilegal itu melibatkan panitia pemilihan luar negeri (PPLN) dan oknum Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia.

Dia pun menyerukan kepada seluruh peserta Pemilu 2024 untuk mengedepankan cara yang jujur dan beretika dalam mengikuti Pemilu 2024. "Janganlah melakukan kecurangan, apalagi menghalalkan segala cara untuk sekadar merebut kemenangan," ungkapnya.

Cawapres Mahfud Md menyinggung soal video yang sempat viral di media sosial. Dalam video tersebut beberapa orang membuka surat suara dan menyoblos pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD, diketahui peristiwa tersebut terjadi di Malaysia.

Padahal, Mahfud menilai bisa saja hal itu menjadi salah satu operasi dari pihak lain seakan-akan pasangan nomor urut 3 melakukan kecurangan.

"Seperti yang terjadi di malaysia itu kan seakan-akan kami dikorbankan padahal itu bisa saja operasi dari pihak lain nyuruh 3 orang nyoblos gitu lalu diumumkan ini penjeblosan yang melanggar aturan," ungkao Mahfud.

Oleh karena itu, dia meminta agar KPU segera menyelidiki dan mengumumkan kasus yang terjadi Malaysia.

"Oleh sebab itu saya meminta KPU agar segera menyelidiki dan mengumumkan apa yang sebenernya terjadi di Malaysia," imbuh dia.

Sebelumnya, Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid angkat suara soal kabar Tempat Pemungutan Surat Suara Luar Negeri (TPSLN) di Malaysia yang sudah tercoblos untuk pasangan capres nomor urut 3. Ia memastikan, pihaknya bakal memeriksa kabar tersebut dan memastikan apakah ada rekayasa atau tidak dibalik hal itu.

"Harus dilihat kembali. Balik lagi bahwa jangan sampai ada dusta di antara kita, jangan sampai juga ada rekayasa" kata Arsjad Rasjid di hotel JW Marriott, Rabu (7/2/2024).

"Jadi harapan kami ya nanti kita lihat apa yang harus dilakukan dan apa yang sudah terjadi. Tapi balik lagi kita ingin memastikan demokrasi berjalan dengan baik," sambung dia.