Geliat Pemerintah Daerah Genjot Pariwisata Tanah Air

Liputan6.com, Surabaya - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) akan memperbanyak bandar udara (bandara) untuk menopang industri pariwisata di Jatim. Tahun 2019 Jatim memproyeksikan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) mencapai satu juta orang. Tahun ini baru tercapai 600 ribu orang.

Wakil Gubernur (Wagub) Jatim, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, mengatakan, kemudahan akses menjadi sangat penting untuk menggerakkan sektor pariwisata.

Untuk itu, pihaknya juga rajin membangun bandara baru. Terakhir, yang diresmikan adalah Bandara Trunojoyo di Kabupaten Sumenep, yang kini sudah diterbangi pesawat Wings Air.

"Saat ini kami juga berencana membangun bandara di Kediri. Jadi, nanti semua wilayah di Jatim ada bandaranya, mulai utara, selatan, timur dan barat," tuturnya usai menghadiri acara Pelantikan dan Pengukuhan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) DPD Jatim periode 2016 -2022 di Surabaya, Selasa, 5 Desember 2017.

Saat ini, Jatim memiliki lima bandara yang tersebar di sejumlah daerah, seperti Bandara Internasional Juanda di Sidoarjo, Bandara Trunojoyo di Sumenep, Bandara Blimbingsari di Banyuwangi, Bandara Abdurrahman Saleh di Malang, dan Bandara Notohadinegoro di Jember.

Bandara juga akan dibangun di sejumlah daerah kepulauan di Jatim, salah satunya di Pulau Kangean, Sumenep, Madura. "Jika akses mudah, maka wisman akan dengan mudah datang berwisata di Jatim. Di Jatim ini banyak sekali potensi wisata yang sayang sekali kalau tidak diperhatikan," katanya.

Dia menambahkan, dari Rp 1.800 triliun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jatim, sekitar Rp 150 triliun disumbang dari sektor pariwisata. Saat ini, wisman lebih banyak berkunjung ke Gunung Bromo.

Namun, Gus Ipul menyampaikan bahwa Jatim tidak hanya Bromo. Ada banyak destinasi wisata alam lainnya yang tak kalah menarik untuk dikunjungi. Misalnya, wisata pantai di Banyuwangi, Malang, dan juga di Sumenep.

"Kami ingin Jatim tidak hanya menjadi transit wisman saja sebelum mereka ke Bali. Kami ingin Jatim menjadi destinasi wisata utama selain Bali," kata dia.

Sementara itu, pelantikan dan pengukuhan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) DPD Jatim kali ini diikuti oleh ratusan pelaku industri pariwisata se-Jatim.

GIPI sendiri, berfungsi sebagai mitra kerja pemerintah pusat dan daerah yang memiliki tugas membantu pemerintah serta industri pariwisata dalam pengembangan usaha juga profesi pariwisata nasional dengan berusaha secara efektif dan efisien.

Selain itu, GIPI juga berfungsi meningkatkan perekonomian bangsa serta kesejahteraan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan, serta wadah komunikasi, koordinasi dan konsultasi para anggotanya dalam penyelenggaraan dan pembangunan kepariwisataan, yang mandiri dan dalam melakukan kegiatannya bersifat nirlaba.

DPD GIPI Jawa Timur telah menyosialisasikan perannya sejak Pebruari 2017 dan didukung 24 asosiasi kepariwisataan yang ada di Jatim, antara lain DPD ASITA (Association of The Indonesian Tour and Travel Agencies), BPD PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia).

Kemudian, HILDIKTIPARI (Himpunan Lembaga Pendidikan Tinggi Pariwisata Seluruh Indonesia), HIPERHU (Himpunan Pengusaha Rekreasi Dan Hiburan Umum), ASPERAPI (Asosiasi Perusahaan Penyelenggara Pameran dan Konvensi Indonesia), DPD PUTRI (Perkumpulan Pengusaha Taman Rekreasi), DPD HPI (Himpunan Pramuwisata Indonesia).

Untuk meningkatkan minat wisata alam di daerah, Kementerian Pariwisata RI membuat terobosan dengan mendidik aparat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut, Jawa Barat, sebagai duta wisata untuk mendukung percepatan wisata alam.

"Pembekalan ini (ASN) Garut ini pilot project pertama untuk Indonesia agar bisa menjadi contoh bagi kabupaten lain," ujar Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan Kementerian Pariwisata, Ahman Sya, dalam pembekalan Kepariwisataan Aparatur di Garut, Senin, 4 Desember 2017.

Menurut Ahman, sosialisasi pengembangan wisata daerah sudah sering dilakukan hampir kepada seluruh lapisan masyarakat, mulai pelajar, akademisi hingga pelaku wisata, tetapi aparatur negara sebagai regulator justru terlupakan.

"Padahal keberadaan mereka sangat penting menyampaikan rencana sektor wisata pemerintah," kata dia.

Sebagai sektor unggulan untuk menambah devisa negara, pemerintah telah menetapkan pariwisata sebagai salah satu sektor prioritas dalam pembangunan nasional, sehingga perlu dukungan masyarakat dan aparatur pemerintah daerah.

"Pembekalan ini diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas SDM Aparatur Daerah," ujarnya.

Dalam kegiatan itu, para Aparatur Sipil Negara (ASN) mendapatkan pembekalan, pemahaman tentang ruang lingkup pembangunan pariwisata yang ada di Garut, agar tepat sasaran.

"Ini penting sekali bagi mereka melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dan daerah di bidang pariwisata," ujarnya.

Lembaganya mencatat, tahun 2016 sektor pariwisata mampu memberikan sumbangan pendapatan bagi kas negara nomor dua setelah penjualan kelapa sawit. "Kita terus berupaya menaikkan target kunjungan wisatawan mancanegara hingga 20 juta pada 2019 mendatang," kata dia.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Ferdiansyah menambahkan, selain membekali pemahaman apartur negara, dibutuhkan inovasi dari pemda untuk menarik minat wisatawan. "Garut itu 80 persen lahan konservasi, nah sisanya yang bisa dijual hanya budaya dan wisata," kata dia.

Garut ujar dia, memiliki potensi beragam objek wisata alam, potensi itu bisa ditambah keragaman budaya dan industri kreatif masyarakat sekitar. "Garut itu salah satu penyangga utama ibu kota provinsi Jawa Barat," ujarnya.

Untuk itu, dibutuhkan terobosan pemerintah daerah agar kunjungan wisatawan terus meningkat. "Siapkan konsepnya bagaimana mereka lama dan tujuan wisata Garutnya bagaimana, kan selama ini belum ada," kata dia.

Bupati Garut, Rudy Gunawan, mengakui besarnya potensi alam yang dimiliki daerahnya. Namun, hal itu belum bisa dioptimalkan akibat lemahnya koordinasi mengenai pengelolaan wisata alam.

"Persoalannya kan wisata alam ini punya (dikelola) BKSDA dan perhutani, jadi buat kami dilema," ujarnya.

Untuk memutus ketimpangtindihan itu, lembaganya meminta pemerintah pusat turun tangan memberikan solusi. "Kita sudah meminta Ibu Menteri Lingkungan Hidup bagaimana menyelesaikan ini," kata dia.

Bahkan, untuk mendukung target wisata alam, lembaganya siap memberikan sarana pendukung berupa pembangunan infrastruktur, termasuk melibatkan masyarakat sekitar.

"Kita pun siapkan untuk melatih mereka agar terampil," Rudy menandaskan.

Simak video pilihan berikut ini: