Koordinasi dengan Pertamina, BPH Migas Pastikan Pasokan BBM Solar di Sumsel Aman

Liputan6.com, Palembang - Beberapa hari terakhir di Kota Palembang Sumatera Selatan (Sumsel), terjadi antrean panjang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Namun Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) memastikan, jika ketersediaan Bahan Makar Minyak (BBM) jenis solar di Sumsel, dalam kondisi aman.

Diungkapkan Komite BPH Migas Abdul Halim, kepastian tersebut dibuktikan dari realisasi distribusi solar sebesar 74 persen, dari kuota yang telah ditetapkan.

Hal itu disampaikannya, usai menghadiri acara Sinergitas BPH Migas dan DPR RI, yang bertema 'Sosialisasi Kinerja dan Penyuluhan Regulasi BPH Migas Tahun Anggaran 2021', di atrium Novotel Palembang Sumsel.

“BPH Migas telah mengatur kuota BBM. Di Sumsel ada sebanyak 591.701 kiloliter (KL), namun realisasinya baru sebanyak 437.697 KL,” ucapnya, Kamis (22/10/2021).

Dari prognosa BPH Migas di Sumsel, lanjut Abdul Halim, penyaluran solar yang masuk dalam kategori Jenis BBM Tertentu (JBT) masih tetap di bawah kuota. Yaitu mencapai 587.201 KL atau 99,24 persen dari kuota yang tersedia.

Saat ini BPH Migas mencatat, ada 9 kabupaten/kota dari total 17 kabupaten/kota di Sumsel, yang telah over realisasi. Yaitu, di Kota Palembang, Prabumulih dan Pagar Alam.

Lalu, di Kabupaten Banyuasin, Musi Banyuasin (Muba), Ogan Ilir, Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, OKU Timur dan Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).

Sementara serapan solar di delapan daerah lainnya, tercatat masih di bawah kuota. Sehingga, BPH Migas telah memberikan kesempatan kepada penyalur, baik Pertamina Patra Niaga maupun PT AKR Corporindo Tbk.

Terlebih untuk dapat mengintegrasikan kuota antarkabupaten/kota di Sumsel, untuk antisipasi terjadinya kelangkaan.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Dia mengatakan, BPH Migas sudah berkoordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga, selaku subholding Pertamina, terkait penyaluran solar di Sumsel.

“Kelangkaan solar bersubsidi tak hanya terjadi di Sumsel, melainkan daerah lain pun turut mengalami kondisi serupa,” ucapnya.

Abdul menilai, antrean kendaraan tersebut merupakan efek dari penurunan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Sehingga mobilisasi masyarakat di Sumsel, mulai berangsur normal.

Dan juga, antrean panjang disebabkan penyesuaian program digitialisasi di SPBU-SPBU. Yang mana, petugas SPBU sedang memeriksa nomor plat kendaraan, STNK dan memasukan data ke sistem digital SPBU itu.

“Digitalisasi ini tak lain agar distribusi BBM subsidi tepat sasaran, ini untuk menjamin kuota disalurkan untuk yang berhak. Kita juga sudah meminta, agar Pertamina tetap mengawasi jika terjadi antrean di SPBU,” ucapnya.

Ditambahkan Excecutive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Rama Suhut Sinaga, Pertamina telah berupaya agar tidak terjadi antrean BBM.

“Pengaruh level PPKM turun itu besar sekali, truk-truk banyak di jalan sehingga bisa jadi kebutuhan masyarakat tidak tecukupi. Tetapi kami telah menambah pasokan,” ujarnya.

Dia pun berharap, masyarakat tidak melakukan panic buying, karena melihat antrean panjang di SPBU. Rama memastikan, jika kuota dan pasokan solar di Sumsel hingga saat ini masih mencukupi.