Liputan6.com, Balikpapan - Bakal Pasangan Calon Presiden – Wakil Presiden usungan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar (Amin) dipastikan mendaftar ke KPU pada 19 Oktober 2023 mendatang.
Hal ini dibeberkan Ketua Umum PKB sekaligus Bacawapres KPP, Muhaimin Iskandar usai membuka Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) PKB Kalimantan Timur (Kaltim) di Balikpapan, Sabtu (30/9/2023) siang.
Advertisement
Baca Juga
“Direncanakan pagi, moga-moga bisa lancar. Mohon doa restunya seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Muhaimin.
Ia melanjutkan, Amin saat ini tengah mempersiapkan segala dokumen dan kebutuhan pendaftaran yang dipersyaratkan oleh KPU. Seluruhnya ditargetkan rampung dalam waktu dekat. Tak terkecuali mempersiapkan tim pemenangan pasangan calon (Paslon).
“Itu juga masih dalam penggodokan kita,” sambung politisi yang akrab disapa Gus Imin.
Mengenai sederet nama tokoh yang kabarnya digadang sebagai bakal ketua tim pemenangan Amin, Muhaimin Iskandar memastikan, bahwa sampai saat ini seluruhnya sama-sama berpeluang.
“Kita lagi menggodok, siapa yang layak untuk posisi itu. Nanti kita lihat semua,” tukasnya.
Sebelumnya, beberapa tokoh mulai dari Mahfud MD, Khofifah Indarparawansa hingga Habib Rizik Shihab disorong sebagai calon ketua tim pemenangan. Sejumlah analisis menyebutkan, nama-nama tersebut dianggap mampu mendongkrak angka elektoral pasangan Amin, terutama dari kelompok pemilih kalangan muslim.
Meski demikian, Ia menekankan, bahwa tim pemenangan yang akan dibentuk termasuk relawan dan barisan pendukung, harus benar-benar bergerak merebut hati rakyat. Kemudian, memiliki semangat dalam menghimpun simpatik demi kemenangan Amin.
“Utamanya punya semangat perbaikan dan perubahan,” singkatnya.
Dalam orasi politik di hadapan ratusan kader dan simpatisannya, Muhaimin menyinggung visi dan misi Amin. Pertama, mengenai perubahan nasib bangsa menjadi lebih baik.
Kedua, kemandirian pangan dan terakhir kemandirian pengelolaan anggaran oleh masing-masing daerah demi mendorong percepatan pemerataan pembangunan.
“Anggaran harus lebih banyak dilaksanakan dan digunakan di daerah. Karena sekarang hampir sepertiganya dikelola daerah. Ini juga sebagai stimulus percepatan pembangunan,” tegas Muhaimin.