Timnas Indonesia Jaga Asa Lolos Kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir Tetap Evaluasi

Komisi III DPR RI Kunjungi Jatim untuk Petakan Persoalan Hukum

Memetakan persoalan hukum langsung dari lapangan, rombongan Komisi III DPR RI berdiskusi dan mencari solusi dengan mitra kerja di Jawa Timur.

oleh Liputan6.com diperbarui 24 Des 2019, 10:01 WIB

Diterbitkan 24 Des 2019, 10:01 WIB

BP Batam Laporkan Pertanggungjawaban APBN 2018 ke DPR RI

Pimpinan BP Batam hadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI guna melaporkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN TA 2108 di ruang rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara 1, Lt. 1, Jakarta (18/7/19).

Liputan6.com, Jakarta - Komisi III DPR RI kunjungan kerja ke Jawa Timur guna memetakan sejumlah persoalan hukum, hak asasi manusia dan keamanan di wilayah setempat.

"Kami tak sekadar menampung masalah di lapangan, tapi berdiskusi juga untuk mencari solusi," ujar anggota Komisi III DPR RI, Bambang Dwi Hartono, di Surabaya, Jawa Timur, Senin, 23 Desember 2019.

Pihaknya menyoroti lembaga permasyarakatan di Indonesia yang disebutya sudah bukan rahasia lagi, kondisinya melebihi kapasitas, seperti di Medaeng dan Porong, dilansir dari Antara.

Selain itu, pada kunjungan kerja sekaligus reses komisi, juga dilakukan pertemuan dengan mitra kerja, di antaranya Kanwil Kemenkum HAM Jatim yang dihadiri Kepala Pengadilan Tinggi, Kepala Pengadilan Negeri, Kepala Pengadilan Agama, Kepala PTUN dan Kepala Pengadilan Militer di wilayah setempat.

Selain itu, pertemuan juga dilakukan dengan Polda Jatim yang dihadiri Polres-Polres se-Jatim dan Badan Nasional Narkotika Provinsi (BNNP) Jatim serta jajaran.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini

Penegakan Hukum Diharap Bukan Soal Kuantitas Semata

Pimpinan KPK mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/9). Rapat mendengarkan penjelasan mengenai mekanisme proses pengaduan masyarakat di KPK. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Dari pertemuan dan diskusi itu, kata dia, diharapkan penegakan hukum ke depan bukan mengejar kuantitas semata, tapi harus ada reorientasi penegakan hukum untuk mewujudkan masyarakat yang semakin tertib dan sistem hukum lebih baik.

BDH, sapaan akrabnya, mengaku sempat mengunjungi salah satu lokasi pelayanan masyarakat milik Satlantas Polrestabes Surabaya di Satpas Colombo 4 Surabaya.

Selama kurang lebih dua jam, rombongan melihat langsung bagaimana proses pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM).

'Semakin mudah dan sistem berjalan dengan baik sehingga pemohon SIM baru ataupun perpanjangan terlayani secara adil dan nyaman," ucap mantan Wali Kota Surabaya dua periode tersebut.

Lanjutkan Membaca ↓