Kilang Minyak Mandek, Menkeu Salahkan Kementerian ESDM di Era SBY

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan rencana pembangunan kilang minyak sempat terhenti karena tak ada komitmen dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menteri Keuangan, Bambang PS Brodjonegoro mengungkapkan, sebelum dipimpin Menteri ESDM Sudirman Said, pihaknya telah mengusulkan rencana pembangunan kilang minyak kepada Kementerian ESDM. Dalam hal ini, Kemenkeu mempersiapkan berbagai insentif menarik untuk insentif.

"Insentif tax holiday di atas 10 tahun, sudah ada lahannya 500 hektare (ha) di Bontang, bisa disewa gratis. Ini adalah insentif yang luar biasa," ujar dia saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (18/11/2014). 

Menurut Bambang, Bontang memang bukan daerah ideal namun sangat susah untuk mencari lahan di wilayah lain, apalagi di Pulau Jawa. Sementara kebutuhan lahan untuk membangun kilang minyak minimal seluas 500 ha. 

"Bisa tidak bebasin tanah di Jawa dan gratis kecuali pakai kekerasan. Bontang bukan most ideal, tapi kami siap untuk lahannya. Kilang itu butuh lahan 500 ha, kalau 100 ha doang tidak cukup," tegasnya.

Pemerintah harusnya sudah bisa membuka lelang internasional pembangunan kilang di tahun lalu. Tapi sayang, kata dia, tak ada komitmen dari Kementerian ESDM waktu itu.

"Kalau Kementerian teknisnya tidak maju, ya susah. Karena sebelum lelang terbuka internasional, perlu komitmen ownership dari ESDM. Padahal jika sudah clear ownership-nya, investor Kuwait, Saudi Arabia, Jepang pasti mau," papar Bambang.

Di era kepemimpinan Jokowi, dia bilang, Sudirman Said sebagai Menteri ESDM sudah memberikan dukungannya untuk pembangunan kilang minyak demi ketahanan energi Tanah Air.

"Kita akan sama-sama jalan dulu, kalau investor punya ide kita sangat welcome," pungkas Bambang.  (Fik/Gdn)