Bulog Dirombak, Lembaga Baru Harus Jadi Pengendali Pangan

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal merombak fungsi Perum Bulog, yang saat ini menjaga pasokan beras kemudian bertransformasi menjaga pasokan komoditas lain.

Direktur Indef Enny Sri Hartati mendukung langkah tersebut, namun dengan beberapa catatan. Dia bilang jika bertransformasi, peran Bulog sebaiknya tidak seperti BUMN yang sekarang. Pihaknya menuturkan, Bulog harus berubah menjadi lembaga buffer stock atau pengendali pangan.

"Amanah penugasan Bulog mesti jadi lembaga buffer stock. Jadi dia tidak mengurus bisnis, kalau sekarang cuma beras, jadi Perum tidak bisa," kata dia saat berbincang dengan Liputan6.com, Jakarta, Kamis (28/5/2015).

Kemudian, lembaga yang baru itu mesti memastikan komoditas apa saja yang menjadi bagian penugasan. Komoditas tersebut dipilih berdasarkan seberapa besar kontribusinya terhadap inflasi sehingga layak diatur. Lembaga itu mesti berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

"Jadi jangan disamakan rata, fluktuasi belum pasti berkontribusi ke inflasi. Gula, minyak goreng itu yang pasti BPS punya itung-itungannya," kata Enny.

Enny menambahkan, lembaga itu juga mesti memiliki penunjang infrastruktur, seperti gudang yang memadai. "Ketersediaan bangunan, perkara nanti kurang tinggal ditingkatkan dan itu konsekuensi. Ada pembiayaan maintanance pemerintah," tutur Enny.

Untuk diketahui, Jokowi memastikan akan merombak fungsi Bulog agar lebih memiliki kedaulatan luas terkait pengendalian harga beberapa komoditas di Indonesia. Perombakan yang dimaksud jika sebelumnya Bulog hanya bertugas mengendalikan pasokan dan harga beras, nantinya perum ini juga berkewajiban mengendalikan komoditas lain seperti cabai, bawang merah, dan lain sebagainya.

"Kita juga ingin merombak fungsi Bulog sebagai penyangga tidak hanya beras, tapi komoditas lain, tapi ini masih dalam proses, revisi, regulasi dan juga kelembagaan," kata Jokowi.

Gagasan perombakan fungsi Bulog muncul lantaran pemerintah mengaku saat ini sangat sulit mengendalikan harga komoditas dengan kenaikan selalu terjadi setiap tahun.

Tidak hanya itu, Jokowi juga mengimbau kepada pemeirntah daerah untuk intens berkomunikasi dengan kepala daerah lainnya dalam rangka menjaga harga komoditas di setiap wilayahnya masing-masing.

Selain itu, ‎demi membantu pengendalian harga oleh Bulog, Jokowi juga meminta kepala daerah untuk lebih aktif mengecek ke beberapa gudang di masing-masing wilayahnya.

"Dulu saat saya jadi Walikota Solo, di Solo saat itu inflasi 1,53 persen karena setiap minggu saya selalu datangi gudang dan distributor, ingatkan hati-hati jaga stok barang, kalau tidak ini akan dipakai untuk mainkan harga, terutama di tempat-tempat yang jangkauannya sulit, ini‎ permainan di gudang itu," tandas dia. (Amd/Ahm)