Cerita Menteri PPN Hadapi Kritikan Asing soal Hilirisasi Mineral

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah sedang mendorong peningkatan nilai tambah komoditas sumber daya alam untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju, melalui kegiatan hilirisasi.

Salah satunya adalah komoditas pertambangan, yang wajib diolah dan dimurnikan di dalam negeri sebelum di ekspor.

Namun untuk mewujudkan cita-cita tersebut tidak mudah, banyak kendala yang dihadapi. Salah satunya, penentangan dari pihak asing yang tidak‎ ingin Indonesia menjadi negara maju.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengakui hal tersebut.

Rencana Indonesia menerapkan kebijakan hilirisasi mineral ditentang asing. Mereka pun membujuk Indonesia untuk ‎tidak menerapkan pelarangan ekspor mineral mentah tersebut.

‎"Berhadapan dengan asing, dengan taktik Indonesia dibujuk tidak usah ada peningkatan nilai tambah, ekspor saja ke kita (asing), mereka senang dapat nilai lebih," kata dia di Auditorium Perbanas, Jakarta, Sabtu (12/11/2016).

Bambang mengaku hal tersebut dia‎ alami sendiri saat menjadi Menteri Keuangan ketika menghadiri forum organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) yang kebanyakan berisi negara maju. Dalam ‎forum ini dia mendapat banyak kritikan terkait kebijakan hilirisasi mineral Indonesia.

"Ketika di-review mereka mengkritisi kebijakan itu, kritiknya tajam, kita diangap goblok dianggap nggak memahami," papar dia.

Menurut Bambang, dirinya pun tidak tinggal diam menghadapi kritikan dari negara maju tersebut. Dengan kepala dingin menjelaskan tujuan Indonesia menerapkan kebijakan hilirisasi mineral dengan melarang ekspor komoditas mentah karena ingin menjadi negara maju.

"Saya jawab simpel, Indonesia melakukan ini ingin seperti kalian semua (negara maju), tidak ada satu pun negara maju dengan ekspor barang mentah, karena ingin menjadi negara maju jadi kebijakan ini diambil," tutup Bambang. (Pew/Nrm)