Target PLN Terangi 2.500 Desa Terpencil dan Terdepan pada 2017

Liputan6.com, Jakarta - PT PLN (Persero) menargetkan akan mengaliri listrik 2.500 desa terpencil dan terdepan dari total 12.500 desa di seluruh Indonesia pada 2017. Upaya ini untuk memenuhi target rasio elektrifikasi sebesar 97 persen hingga akhir 2019.

Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengungkapkan, total desa yang belum mendapat aliran listrik 100 persen sebanyak 12.500 desa di seluruh Indonesia. Sekitar 10.000 desa sudah mendapat akses listrik, namun belum 24 jam.

"Di tahap pertama, kita akan coba melistriki 2.500 desa yang belum sama sekali ada listrik di seluruh Indonesia dalam 12 bulan ke depan," jelasnya di Peringatan Hari Listrik Nasional ke-71 di JCC, Minggu (13/11/2016).

Kata Sofyan, target 2.500 desa adalah target maksimal yang mencakup daerah Timur Indonesia, diantaranya Natuna, Papua, Ambon, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, dan pulau terluar lainnya.

"Mudah-mudahan bisa kita kejar 1.000 atau 2.000 dalam 12 bulan ke depan. Nanti setelah 2.500 selesai, baru kita tingkatkan yang belum 24 jam jadi 24 jam," terang Sofyan.

Dengan target tersebut, Sofyan berharap, rasio elektrifikasi dapat meningkat menjadi 97 persen dari saat ini 87 persen. "Itu termasuk di daerah terpencil dan terluar yang memang jauh," kata mantan Direktur Utama Bank BRI itu. 

Sebelumnya pada Selasa 8 November 2016, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengatakan, pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi 97 persen secara nasional dalam Program Indonesia Terang (PIT). Untuk mencapai hal tersebut, maka rasio elektrifikasi di Papua mesti ditingkatkan secara drastis.

"Di Bangka Belitung 99,9 persen, di Jakarta sudah 98 persen. Rata-rata nasional 97 persen, Papua sendiri dinaikin 90 persen. Itu tantangan kita sampai 2019," kata dia dalam Lokakarya PIT di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa (8/11/2016).

Namun begitu, dia belum membeberkan berapa anggaran untuk program yang dicetuskan pada Mei 2016 tersebut. Dia menuturkan, program tersebut masih bergantung pada anggaran pemerintah. (Fik/Gdn)