Timnas Indonesia Jaga Asa Lolos Kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir Tetap Evaluasi

Dana Kelolaan BPJS Ketenagakerjaan Capai Rp 269 Triliun

BPJS Ketenagakerjaan mengalokasikan aset sebagian besar di Surat Berharga Negara (SBN).

oleh Achmad Dwi Afriyadi diperbarui 10 Mei 2017, 09:30 WIB

Diterbitkan 10 Mei 2017, 09:30 WIB

20160504- BPJS Ketenagakerjaan-Jakarta- Fery Pradolo

Direktur Perencanaan Strategis dan TI BPJS Ketenagakerjaan, Sumarjono, meninjau pelayanan di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Salemba, Jakarta, Rabu (4/5). Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka memperingati hari buruh.(Liputan6.com/Fery Pradolo)

Liputan6.com, Jakarta - Dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK) tercatat Rp 269 triliun pada kuartal I 2017. Raihan tersebut tumbuh 19 persen dari periode sama tahun 2016.

Direktur Pengembangan Investasi BPJS Ketenagakerjaan Amran Nasution mengatakan, sebagian besar dana kelolaan merupakan dana milik peserta atau disebut Dana Jaminan Sosial (DJS). Hanya sebagian kecil yang merupakan aset BPJS.

"Dana yang kami kelola memang besar, tapi hampir 96 persen dana yang kami kelola merupakan DJS, bahkan 82 persen merupakan dana JHT yang seluruhnya akan dikembalikan kepada peserta. Dana riil BPJS sekitar Rp 9 triliun," kata dia dalam keterangan tertulis, Jakarta, Rabu (10/5/2017).

Dia menuturkan, dana kelola BPJS Ketenagakerjaan dikelola dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian. Pengelolaan tersebut mengacu regulasi pengelolaan aset jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu PP 99 tahun 2013 dan PP 55 tahun 2015.

Seluruh kegiatan BPJS Ketenagakerjaan telah disajikan dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, dan secara reguler diaudit oleh Kantor Auditor Publik (KAP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Secara berkala, BPJS Ketenagakerjaan juga menyampaikan laporan kinerja kepada Presiden.

"Kami pastikan pengelolaan dana BPJS Ketenakerjaan selalu governance, selain audit secara reguler oleh KAP dan BPK, setiap bulannya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga meminta laporan keuangan kami untuk dievaluasi. Dengan sistem pengelolaan, pelaporan dan pengawasan yang berlaku, seluruh kegiatan investasi yang dilakukan jadi terang-benderang," ujar dia.

Adapun komposisi alokasi aset yaitu sebanyak 52 persen ditempatkan pada instrumen Surat Berharga Negara (SBN), obligasi BUMN 9 persen, obligasi korporasi swasta 1 persen, saham 16 persen, deposito 14 persen, reksa dana 7 persen dan investasi langsung 1 persen.

Total investasi yang terkait dengan pemerintah (SBN, BUMN, dan BUMD) mencapai 86 persen. Dari situ, hasil investasi yang dicapai pada kuartal I 2017 mencapai Rp 6 triliun dengan yield on investment (YOI) annualized mencapai 9,31 persen.

"Pengelolaan dana juga diusahakan untuk mendukung pelayanan dan memberikan manfaat tambahan, tentunya dengan mengutamakan kehati-hatian. Dengan kondisi ekonomi yang semakin kondusif ke depan, kami optimis target dana kelolaan tahun 2017 sebesar Rp 297 triliun dapat tercapai," ujar dia.