Liputan6.com, Jakarta DPR RI telah memulai fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan para calon Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang nama-namanya sudah diserahkan Presiden RI Joko Widodo beberapa waktu lalu.
Hari ini, setidaknya ada empat nama yang menjalani uji kelayakan dan kepatutan, yaitu Wimboh Santoso, Sigit Pramono, Agus Santoso dan Riswinandi.
Baca Juga
Di hadapan Anggota Komisi XI DPR RI, Wimboh memaparkan visi misinya jika dipercaya menjadi salah satu Dewan Komisioner OJK periode 2017-2018.
Advertisement
"Yang pasti visi misi di antaranya OJK harus mampu mendukung pertumbuhan ekonomi. Sektor keuangan harus efisien dalam mendukung sektor keuangan," kata Wimboh di Gedung DPR RI, Senin (5/6/2017).
Dukungan ini dilakukan salah satunya dengan meningkatkan pengawasan dan koordinasi dengan instansi lain, termasuk pemerintah. Bagi Wimboh, resiko terjadinya krisis ekonomi saat ini masih ada. Maka dari itu, koordinasi lintas sektor ini tetap harus ditingkatkan.
Kedua, Wimboh ingin mengembangkan kedisiplinan para pelaku pasar. Karena selama ini, baginya, berbagai aturan memang sudah ada di OJK untuk para pelaku pasar, hanya saja penerapan kedisiplinan ini harus ditumbuhkan.
Dalam rangka meningkatkan literasi keuangan, Wimboh juga akan melanjutkan dan meningkatkan edukasi kepada para konsumen atau masyarakat. Hal ini yang menjadi cita-cita Wimboh jika nantinya menjadi pimpinan OJK.
Memaparkan berbagai tantangan ke depan, Wimboh menjadikan peningkatan penyaluran kredit dan perbaikan Net Performing Loan (NPL) jadi satu hal utama yang akan diselesaikannya.
"Selain itu sektor syariah ini potensinya besar sekali, meski sampai saat ini belum tumbuh pesat. Ini beberapa tantangan yang menjadi PR ke OJK," ungkap dia.
Wimboh juga ingin mengembangkan industri perbankan syariah. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi pasar besar yang belum digarap.
Bagi Wimboh, Indonesia saat ini memiliki jumlah penduduk 250 juta jiwa yang mayoritas muslim. Maka dari itu, seharusnya pusat ekonomi syariah bukan di Malaysia, melainkan di Indonesia.
"Kami janjikan, dari kelembagaan sudah baik, produk baik, tapi bagaimana masyarakat mendapat manfaat dari keberadaan syariah ini yang perlu kita tingkatkan, selama ini belum kuat," papar Wimboh
Manfaat tersebut dicontohkan Wimboh salah satunya mengenai suku bunga perbankan syariah. Jika manfaat itu bisa dirasakan masyarakat langsung, seharusnya suku bunga perbankan syariah inilah yang harus lebih rendah dari bank konvensional.
"Inilah yang harus kita bangun, kalau hal itu belum tercipta selama ini, ini tantangan khusus di lembaga syariah," tegas dia.
(Yas)