Anak Usaha Krakatau Steel Layani Jasa Pelabuhan Curah

Liputan6.com, Cilegon - Anak usaha PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) yaitu PT Krakatau Bandar Samudera (KBS) yang bergerak di usaha pelabuhan menerima jasa pelabuhan umum untuk bongkar muat barang kargo curah.

"Tetap Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) itu menempel karena ada skala prioritas. Begitu masuk bahan baku produksi baja itu harus diutamakan," ujar Direktur Utama PT KBS, Tonno Sapoetro, Rabu (11/10/2017).

Tonno menerangkan KBS memiliki luas 98 hektar yang sebelumnya merupakan pelabuhan sebagai lokasi bongkar muat bahan baku produksi baja dan ekspor impor baja dalam negeri, kini juga melayani bongkar muat barang curah kering maupun basah untuk kebutuhan nasional. Layanan itu setelah keluarnya izin konsesi sejak 14 November 2016 selama 75 tahun.

"Melayani curah kering dan curah basah. Target keuntungan kita tahun ini Rp 200 miliar lebih," ujar dia.

Terkait wacana menggabungkan anak usaha BUMN lantaran banyaknya anak usaha BUMN, Tonno mengatakan, pihaknya enggan jika KBS harus digabung dengan perusahaan BUMN lainnya. Saat ini KBS merupakan anak usaha BUMN yang telah ekspansi dan mencatatkan kondisi yang sehat. Oleh karena itu, ia berharap KBS tetap menjadi anak usaha Krakatau Steel.

"Secara spesifik Presiden Jokowi itu enggak memerintahkan holding antar pelabuhan," ujar dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana menggabungkan atau menjual anak, cucu, maupun cicit perusahaan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mencapai hampir 800 perusahaan. Rencana ini menimbulkan kegaduhan dan kritikan dari DPR, terutama Komisi VI.

Salah satunya dari Wakil Ketua Komisi VI, Mohammad Hekal yang menyesalkan ucapan Presiden Jokowi saat Rapat Koordinasi Nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin), beberapa waktu lalu.

"Ini masalah serius, ini sama saja seperti jual harta warisan. Sangat saya sesalkan karena bangun BUMN dan anak usaha pakai modal, giliran sudah jadi main dijual saja. Termasuk proyek-proyek infrastruktur, seperti jalan tol," keluh Hekal saat Raker di Gedung DPR, Jakarta, Selasa 10 Oktober 2017.

Menteri Perindustrian (Menperin), Airlangga Hartarto menceritakan apa yang terjadi saat Rakornas Kadin yang dihadiri Presiden Jokowi. Kala itu, Airlangga menjelaskan, Presiden menanggapi komentar dari Ketua Umum Kadin yang bilang pihak swasta mengeluh peran BUMN.

"Kami sampaikan bahwa tidak semua BUMN menguasai pangsa pasar besar di setiap sektor. Yang menjadi isu adalah di sektor konstruksi dan pembangunan infrastruktur yang izinnya bertahun-tahun dipegang teman-teman Kadin. Karena tidak jalan, lalu dioper BUMN, kemudian dilaksanakan," ujar Airlangga

Airlangga menganggap pidato Presiden terkait rencana penjualan BUMN hanya retorika semata. "Namanya pidato retorik. Namanya retorik pencitraan, sangat bersemangat," ucap mantan Anggota DPR itu.

Lebih jauh Airlangga mengatakan, Presiden Jokowi memberi arahan ekonomi harus bergerak dengan memberi kesempatan ke swasta dan BUMD. Jika tidak ekonomis, digarap dengan skema Public Privat Partnership (PPP).

Apabila proyek tidak visibel, BUMN ditugaskan untuk menggarapnya. Dan jika tidak menguntungkan lagi, maka akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kalau BUMN tidak sesuai bisnis intinya, ya di restrukturisasi maupun di spin off atau dilepaskan. Tapi tidak bicara BUMN dijual, itu hal yang berbeda. Karena kalau BUMN mau dijual harus tertuang di master plan," jelas Airlangga.

Sampai saat ini termasuk di tahun depan, kata dia, pemerintah tidak berencana menjual BUMN melalui privatisasi. "Belum ada rencana menjual BUMN, anak usaha maupun perusahaan yang terafiliasi hingga saat ini, juga di 2018. Kementerian BUMN baru mau mengidentifikasi," dia menegaskan.