Kemenhub Genjot Pembangunan Infrastruktur Jawa Timur

Liputan6.com, Jakarta - Jawa Timur merupakan pintu gerbang perekonomian wilayah timur Indonesia. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah membangun dan mengembangkan sejumlah infrastruktur transportasi guna menunjang segala potensi yang ada di Jawa Timur.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo mengatakan, pertumbuhan perekonomian Jawa Timur (Jatim) berada di atas rata-rata pertumbuhan perekonomian nasional. Salah satu penyumbang terbesarnya adalah dari perhubungan laut. Selain itu pembangunan infrastruktur di Jawa Timur juga sangat masif karena memang penduduknya besar dan ekonominya juga sangat bagus.

"Jawa Timur luar biasa karena pertumbuhan perekonomiannya di atas rata-rata nasional. Salah satunya kontribusi di sektor angkutan laut, karena Jawa Timur merupakan hub untuk distribusi logistik ke wilayah timur Indonesia," kata Sugihardjo kepada wartawan, Sabtu (25/11/2017).

Ia mencontohkan, seperti dari 13 rute tol laut, 11 rute berasal dari Surabaya ke arah timur Indonesia, sedangkan sisanya 2 rute dari Tanjung Priok ke arah barat.

Sementara itu, beberapa pembangunan infrastruktur yang saat ini sedang masif di Jawa Timur antara lain seperti di bidang perkeretaapian, yaitu dengan pembangunan double track lintas Madiun-Surabaya, lintas Bangil-Malang-Blitar-Kertosono dan lintas Surabaya-Jember-Banyuwangi.

"Pembangunan double track ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas angkutan penumpang dan barang serta mengurangi waktu tempuh perjalanan KA," tambahnya.

Selain itu pembangunan proyek strategis lain di Jawa Timur di bidang perkeretaapian adalah pembangunan kereta semi cepat yang menghubungkan Jakarta-Surabaya.

"Dengan adanya kereta semi cepat Jakarta-Surabaya dengan kecepatan mencapai 300 km/jam, diperkirakan dapat menempuh waktu 5 jam. Selain itu akan mendorong shifting (perpindahan) penumpang pesawat udara ke kereta api," ujar Jojo.

Lebih lanjut, sebagai wujud peningkatan pelayanan angkutan umum massal perkotaan kepada masyarakat di Surabaya, Kementerian Perhubungan mendukung pengembangan angkutan umum massal kereta api perkotaan, yaitu dengan reaktivasi tram Surabaya.

Pada sektor transportasi udara, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyusun program pengembangan bandara yaitu Bandara Internasional Juanda yang terletak di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dengan fasilitas terminal kapasitas penumpang internasional tiga juta penumpang dan domestik 9,5 juta penumpang.

Runway utara 3000 m x 45 m dapat dilandasi Pesawat B737 dan akan dikembangkan dengan rencana membangun landasan pacu (runway) kedua dan Terminal 3 yang akan dimulai 2019 oleh PT Angkasa Pura I (Persero).

"Khusus untuk Bandara Abdul Rachman Saleh memang akan terus kita kembangkan termasuk dari sisi panjang runway, fasilitas terminal dan frekuensi penerbangan. Serta ada usulan dari Pemerintah Jawa Timur untuk membuka rute Malang-Singapura guna peningkatan pariwisata di Kota Malang," urai Sugihardjo.

Saksikan Video Pilihan Ini:

Sebelumnya Kementerian Perhubungan menjalin kerja sama dengan Asian Development Bank (ADB) dalam meningkatkan kompetisinya demi menjalankan Public Privat Partnership (PPP) di beberapa proyek infrastruktur di sektor transportasi.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan pemerintah terus mendorong peran swasta dalam berbagai proyek infrastruktur di Indonesia. Dengan menggandeng ADB ini diharapkan pemerintah bisa mencontoh konsep sukses PPP di berbagai negara.

"Jadi kerjasama ini masih dalam tahapan transfer knowlage. Jadi dengan leluasa kita bisa tanya tentang bagaimana mengelola PPP di negara lain baik yang proyek besar dan kecil," kata Menhub di kemneterian Perhubungan, Rabu 22 November 2017.

Budi Karya mengaku berbagai proyek strategis yang sudah layak secara komersial akan dikerjasamakan dengan swasta. Upaya ini dilakukan demi meningkatkan pelayanan bagi masyarakat.

Beberapa aset atau proyek yang bakal dikerjasamakan dengan swasta seperti halnya pelabuhan dan bandara. "Seperti salah satu contohnya di Bandara Labuan Bajo itu akan kita kerjasamakan dengan swasta," terang dia.

Sementara di kesempatan yang sama, Vice President ADB Bambang Susantono menambabhkan kerjasama dengan swasta melalui konsep PPP ini sudah lazim dilakukan di berbagai negara. Namun tidak semua sukses, ada juga yang gagal.

Maka dari itu, dalam konteks kerjasama ini ADB akan membantu pemerintah dalam merumuskan konsep kerjasama dengan swasta di beberapa proyeknya.

"PPP ini lazim diberbagai negara dimana tidak hanya menggali lebih dari swasta tapi swasta ini by nature mereka memiliki kemampuan yang efisien dibanding public dan inovasi itu timbul dari kerjasama pemerintah dengan swasta," ungkapnya.

Dia juga menegaskan dengan menjalankan konsep PPP ini, pemerintah tetap menjalankan fungsinya sebagai regulator. Dengan begitu maka proyek yang dikerjasamakan dengan swasta tetap menjadi milik negara.