Sri Mulyani: Impor Buat Redam Kenaikan Harga Beras

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pihaknya akan bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk bisa menjalankan kebijakan impor beras 500 ribu ton.

Impor merupakan keputusan pemerintah dalam rangka meredam harga beras di pasar yang terkerek tinggi.

"Bulan-bulan lalu sudah diberikan warning (peringatan) bahwa kenaikan harga beras sudah mulai muncul," ujar Sri Mulyani saat Konferensi Pers Launching APBN KITA di kantornya, Jakarta, Senin (15/1/2018).

Oleh karena itu, Sri Mulyani mengatakan, keputusan setelah ada rapat koordinasi dengan Wakil Presiden dan menteri-menteri terkait, stabilisasi harga beras menjadi fokus pemerintah pada bulan ini.

"Kami dari Kementerian Keuangan terutama yang berkaitan dengan impor beras, Ditjen Bea Cukai akan bekerja sama dengan Kemendag dan Kementan sehingga kita bisa menjalankan keputusan secara baik, transparan, tidak ada masalah tata kelola sehingga bisa menimbulkan kepastian," tegas dia.

Sri Mulyani mengatakan, impor beras merupakan kebijakan pemerintah untuk bisa menekan tingginya harga beras. Termasuk memastikan kelancaran arus barang, terutama dalam menjalankan impor beras. Sementara Bank Indonesia akan memantau sumber-sumber penyebab inflasi dan pengendalian di sisi moneter.

"Kebijakan pemerintah, seperti impor beras dan kelancaran arus barang akan kami laksanakan, sehingga inflasi bisa ditekan dan distabilkan pada level yang tetap terjaga rendah," ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, Badan Pusat Statisk (BPS) mencatat sampai dengan minggu ke-II Januari ini, kenaikan harga beras di pasar sudah naik sekitar 3 persen. Peningkatan tersebut dianggap BPS sudah dalam kategori mengkhawatirkan atau mencemaskan.

Kepala BPS, Suhariyanto atau yang akrab disapa Kecuk mengatakan, pemerintah harus mengendalikan inflasi pada 2018 yang ditargetkan 3,5 persen. Target tersebut dipatok dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.

"Pemerintah perlu mengendalikan inflasi di 2018, karena volatile food (gejolak pangan), terutama harga beras pergerakannya sudah mencemaskan," kata dia saat Rilis Neraca Perdagangan Desember 2017 di kantornya, Jakarta, Senin 15 Januari 2018.

Deputi Statistik Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Yunita Rusanti menambahkan, pergerakan kenaikan harga beras di pasar hingga minggu ke-II Januari 2018 sudah mencapai sekitar 3 persen. Akhir Desember lalu, kontribusi beras terhadap inflasi sebesar 0,08 persen.

"Jadi kalau tidak dikendalikan harganya, dampaknya bisa ke inflasi Januari. Karena bobot beras ke inflasi cukup tinggi, yakni 3,8 persen. Artinya kalau ada kenaikan harga beras sedikit saja, akan berpengaruh ke inflasi," dia menjelaskan.

Yunita berharap, pemerintah melalui Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Bank Indonesia (BI), dan pihak-pihak terkait lain dapat meredam gejolak harga beras, sehingga tidak terus naik. Salah satunya dengan kebijakan impor beras.

"Dengan adanya impor beras khusus 500 ribu ton akan membantu sisi suplai, karena kemarin kan sempat langka di beberapa pasar. Kalau suplai dibantu, bisa menekan harga beras," terangnya.

Lebih jauh dia bilang, kenaikan harga beras sekitar 3 persen sampai pekan II bulan ini, sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

"Jadi setiap Desember-Januari itu memang trennya harga beras naik. Kenaikannya kurang lebih sama sekitar 3 persen. Sebetulnya ini keseimbangan (suplai) antardaerah yang perlu dijaga," tandas Yunita.