Genjot Ekonomi dan SDM, Pemda Diminta Sekolahkan Warga hingga S3

Liputan6.com, Jakarta Para kepala daerah atau bupati diminta gencar menyekolahkan sebanyak mungkin warganya hingga tingkat doktoral. Tujuannya demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan mengejar ketertinggalan serta menggenjot perekonomian daerah.

Ini diungkapkan Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Mardani H Maming dalam keterangannya, Jumat (9/2/2018).

Dia mengatakan, pemerintah daerah (pemda) bisa menggandeng perguruan tinggi untuk meningkatkan pendidikan warganya.

Sebagai contoh, kata Bupati Tanah Bumbu Kalimantan Selatan ini, pihaknya berencana menghasilkan 1.000 doktor demi mendorong kualitas pendidikan di daerah hasil pemekaran itu.

“Alhamdulillah, langkah awal kami sudah melakukan kerja sama dengan Universitas Airlangga untuk pendidikan 20 mahasiswa asal Kalsel yang mengikuti program S3,” kata Mardani.

Dia menjelaskan, para peserta program pendidikan S3 tersebut diberikan beasiswa penuh dari dana corporate social responsibility (CSR).

Pemkab Tanah Bumbu juga menjalin kerja sama dengan Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin dan Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjamasin.

“Dengan ULM dan UIN ini sudah disiapkan program yang sama. Beasiswa akan diberikan untuk program S3 di kedua perguruan tinggi itu,” tambah politikus muda PDI Perjuangan itu.

Fokus utama beasiswa itu menyasar para pengajar yang belum memiliki gelar doktor. Tujuan akhirnya adalah menyediakan tenaga pendidik dengan standar dan mutu yang sesuai dengan tuntutan zaman.

“Jadilah doktor di waktu muda, setelahnya itu ciptakan doktor-doktor lainnya,” jelas dia.

Mardani memang getol menggarap pendidikan di daerahnya demi mengejar ketertinggalan. Salah satunya dengan meluncurkan Program 1000 Guru Berprestasi.

Pemerintah Indonesia dan Swiss sepakat melakukan kerja sama di bidang pendidikan dan pelatihan vokasi. Terutama terkait pengembangan sistem politeknik dan akademi komunitas.

Komitmen bilateral ini ditandai melalui penandatanganan MoU antara Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartarto dengan Menteri Ekonomi, Pendidikan, dan Riset Swiss Johann N Schneider-Ammann di sela kegiatan World Economic Forum (WEF) 2018 di Davos, Swiss.

Airlangga mengatakan,‎ kolaborasi yang dinamakan The Skills for Competitiveness (S4C) Project ini bertujuan untuk memberikan terobosan dalam upaya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) sesuai kebutuhan dunia industri.

"Pemerintah Swiss akan memberikan bantuan sebesar Rp 110 miliar dalam bentuk fisik dan pelatihan untuk empat sekolah vokasi Kementerian Perindustrian dan satu milik Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi," ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (28/1/2018).

Keempat sekolah vokasi Kemenperin yang akan dibantu, yaitu Politeknik Baja Batulicin di Kalimantan Selatan, Politeknik Logam Morowali di Sulawesi Tengah, Politeknik Kayu dan Pengolahan Kayu Kendal di Jawa Tengah, serta Akademi Komunitas Industri Logam Bantaeng di Sulawesi Selatan. Sementara itu, satu sekolah milik Kemenristekdikti adalah Politeknik Pemrosesan Ikan Jember, Jawa Timur.

Menurut Airlangga, kerja sama kedua belah pihak ini akan meliputi beberapa aktivitas seperti manajemen, kuliah dan pelatihan, penambahan kurikulum, serta penyiapan jejaring dan dukungan teknis dalam pengembangan sistem pendidikan vokasi.

"Mereka berkomitmen mendanai fase pertama selama empat tahun proyek," kata dia.

Dia menambahkan, program ini akan menghasilkan anak muda dengan kualifikasi dan kualitas lebih baik yang dapat mengisi posisi manajemen tingkat menengah di industri untuk mengoptimalkan proses produksi. "Apalagi, salah satu kunci dalam penerapan Industry 4.0 adalah pembangunan SDM," lanjut dia.

Airlangga menilai, Swiss merupakan salah satu negara yang unggul mengembangkan pendidikan vokasi, khususnya dalam penerapan sistem ganda (praktik dan teori). "Swiss ingin agar Indonesia juga punya kemampuan yang sama," ungkap dia.