Jokowi Minta Menteri Antisipasi Gejolak Harga Saat Ramadan

Presiden Jokowi menyatakan, harga kebutuhan pokok yang berkontribusi terhadap inflasi harus dikendalikan.

oleh Septian Deny diperbarui 05 Mar 2018, 16:00 WIB
Diterbitkan 05 Mar 2018, 16:00 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin pelantikan Irjen (Pol) Heru Winarko sebagai Kepala BNN di Istana Negara, Kamis (1/3). Heru Winarko menggantikan Komjen Pol Budi Waseso yang memasuki masa pensiun. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para menterinya untuk segera menyiapkan langkah-langkah antisipasi kenaikan harga bahan kebutuhan sebelum masuknya bulan Ramadan. Dengan demikian, saat bulan puasa tidak terjadi gejolak harga.

Jokowi mengungkapkan, harga bahan pokok harus menjadi perhatian. Sebab, gejolak harga ini berdampak langsung pada inflasi dan membebani masyarakat miskin.

"Yang berkaitan dengan harga-harga kebutuhan pokok, yang memiliki kontribusi terhadap inflasi, pada angka kemiskinan, seperti beras harus dikendalikan," ujar dia di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/3/2018).

Jokowi menyatakan, telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution untuk segera mengambil langkah dan berkoordinasi dengan kementerian serta lembaga terkait.

"Saya perintahkan Pak Menko Ekonomi untuk koordinasikan ini," kata dia.

Jokowi menargetkan, sebelum masuk bulan Ramadan, pemerintah telah melakukan persiapan. Dengan demikian, harga kebutuhan pokok bisa terkendali saat masuk bulan puasa dan Lebaran.

"Dan saya minta betul beberapa harga, baik itu yang berkaitan dengan beras, daging, betul-betul diselesaikan agar sebelum masuk bulan puasa bisa dipastikan harga betul-betul turun," kata dia.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

 

Menko Darmin: Presiden Jokowi Minta Beras Stabil Sebelum Puasa

Harga Beras Naik
Pekerja mengangkut karung beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Senin (15/1). Wagub Sandiaga Uno mengatakan Pemprov DKI akan selalu membeli beras Sulawesi dan Banten karena lebih memprioritaskan beras dari petani. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada para menteri terkait untuk menstabilkan harga beras sebelum bulan puasa yang jatuh pada pertengahan Mei 2018. Instruksi ini terkait dengan harga beras yang tak kunjung turun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, pemerintah berupaya menekan harga beras dengan berbagai cara. Salah satunya membuka keran impor sebanyak 500 ribu ton hingga akhir Februari ini.

"Kita mengusahakannya di sana sini. Presiden prinsipnya sebelum puasa, sebelum lebaran, harus sudah normal kembali (harga beras)," tegas Darmin di kantornya, Jakarta, Jumat 2 Maret 2018.Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengumumkan inflasi 0,17 persen di Februari 2018, Darmin mengaku, realisasi tersebut lebih rendah dibanding bulan sebelumnya. Inflasi dan andil inflasi dari beras pun sudah mulai berkurang.

"Kalau lihat inflasi atau IHK 0,17 persen sudah masuk track, termasuk untuk gejolak pangannya dibanding bulan sebelumnya. Artinya, kenaikan (harga) berhenti, karena di sana sini sudah mulai turun," papar dia.

Namun demikian, Darmin tak menampik bila belum seluruh daerah mengalami penurunan harga beras. "Tapi memang belum turun benar (harga). Harga gabah sedikit turun, tapi tetap di atas Rp 5 ribu untuk GKP-nya, padahal harga fleksibilitasnya Rp 4.400 per kg, jadi masih tinggi," ucap mantan Gubernur Bank Indonesia itu.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Tag Terkait

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya