Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendukung kreativitas BUMN untuk mencari sumber pendanaan, terutama mendorong pembangunan infrastruktur. Hal ini dilakukan guna mempercepat laju pertumbuhan ekonomi secara merata di Indonesia.
Salah satunya adalah melalui penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) guna membentuk instrumen pendanaan infrastruktur atau disebut dengan BUMN Fund di Plaza Mandiri, pada Kamis 29 Maret 2018.
Penandatanganan nota kesepahaman ini dilakukan langsung oleh PT Bahana Kapital Investa (BKI) dan PT Danareksa Capital (DCP) yang merupakan anak usaha PT Bahana (Persero) dan PT Danareksa (Persero), serta 27 investor potensial, yang terdiri atas Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dan sejumlah perusahaan jasa asuransi.
Advertisement
Baca Juga
Acara ini disaksikan langsung oleh Menteri BUMN Rini Soemarno yang didampingi oleh Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Gatot Trihargo dan Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Aloysius Kiik Ro.
“Pembentukan BUMN Fund dilakukan untuk meminimalisir kerugian yang dihadapi perusahaan pelat merah ketika akan melakukan penghimpunan dana (fund rising). Biasanya, perusahaan pelat merah yang akan melakukan fund rising untuk pendanaan proyek infrastruktur yang sangat bergantung pada kondisi pasar dunia," kata Rini dalam keterangan tertulis, Sabtu (31/3/2018).
Dalam kerja sama ini, DPLK dan perusahaan asuransi akan menginvestasikan dananya ke dalam BUMN Fund. DCP dan BKI sebagai pengelola dana tersebut, akan menyalurkannya ke proyek infrastruktur dalam negeri.
Dengan adanya pilihan wadah baru penyaluran investasi ini, investor memiliki alternatif instrumen investasi jangka panjang. "Kami tetap prudent, tapi di sisi lain butuh fleksibilitas struktur instrumen yg bisa meng-catter tipikal investor dengan horizon jangka panjang," tambah Aloysius.
BUMN Fund tidak hanya akan berfokus pada pendanaan atau investasi di proyek infrastruktur yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional, tapi juga, portofolio efek kelompok BUMN, serta perusahaan rintisan yang memiliki potensi untuk berkembang dalam ekosistem kelompok BUMN. (Yas)
Diharapkan Tak Ada Lagi BUMN yang Rugi pada 2018
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno menargetkan tidak ada lagi perusahan pelat merah yang merugi pada tahun ini. Dari catatannya, hingga saat ini masih ada 12 BUMN yang merugi.
"Tinggal 12 (yang rugi). Tapi harapan saya tahun ini harusnya hilang semua," ujar Rini di acara Fun Bike dan Pesta Kuliner dalam rangka HUT ke-20 Kementerian BUMN di kantornya, Jakarta, Minggu 25 Maret 2018.
Selain itu, dia juga berharap tahun ini menjadi tahun kebersamaan bagi seluruh BUMN yang ada. Saat ini jumlah BUMN mencapai 123 perusahaan.
"Jadi saya betul-betul menginginkan tahun ini adalah tahun kebersamaan. Tahun keluarga besar BUMN," katanya.
Sehingga pada tahun depan, di ulang tahun Kementerian BUMN ke-21, lanjut Rini, BUMN-BUMN ini bisa tumbuh tanpa mengalami kerugian. Dengan demikian, BUMN bisa menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia.
"Sehingga nanti di tahun depan kita bisa merayakan ulang tahun kita yang ke-21 Kementerian BUMN sudah tumbuh dewasa. Kita betul-betul menjadi keluarga besar yang bahagia dan sejahtera bersama," ujar Rini Soemarno.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Advertisement