Menperin Airlangga Minta Norwegia Permudah Ekspor Tekstil RI

Kemenperin menyatakan penguatan kerja sama ekonomi dengan Norwegia dapat buka akses ekspor industri ke negara skandinavia.

oleh Septian Deny diperbarui 19 Apr 2018, 10:00 WIB
Diterbitkan 19 Apr 2018, 10:00 WIB
20160830- Industri Tekstil Nasional-Tangerang- Angga Yuniar
Kementerian Perindustrian optimistis kinerja industri tekstil dan produk tekstil nasional akan gemilang seiring pertumbuhan ekonomi nasional tahun ini yang berpotensi terus membaik. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Menteri Perikanan Norwegia Per Sandberg‎ sepakat untuk mempercepat finalisasi Indonesia-European Free Trade Association Comprehensive Economic Partnership Agreement (Indonesia-EFTA CEPA).

Airlangga Hartarto mengungkapkan, ‎upaya ini diharapkan bisa memperluas pasar ekspor bagi produk industri kedua belah pihak sekaligus untuk saling melengkapi dan sama-sama menguntungkan.

"Rencananya perundingan kerja sama itu selanjutnya akan dilakukan pada bulan Mei di Jakarta," ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (19/4/2018).

Dia mengatakan, pihak Norwegia ingin kemudahan impor bahan baku susu ke Indonesia. “Selain itu, Norwegia meminta beberapa produk perikanan seperti salmon dan ikan cod bisa masuk ke pasar Indonesia dengan tarif rendah atau nol,” kata dia.

Adanya usulan itu, Airlangga menawarkan agar Indonesia juga diberi kemudahan dalam akses ekspor produk industri nasional ke Norwegia terutama untuk jenis tekstil, pakaian, dan sepatu dengan tarif bea masuk rendah atau nol persen. “Saat ini, produk-produk dari Indonesia tersebut masuk ke Eropa masih kena tarif 10 hingga 20 persen,” lanjut dia.

Kedua belah pihak juga membahas persoalan yang dialami Indonesia terkait pelarangan produk minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) masuk ke pasar Eropa. Untuk diketahui, Parlemen Uni Eropa akan menghapus penggunaan CPO, termasuk dari Indonesia, pada tahun 2021.

Sementara itu, Dirjen Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin I Gusti Putu Suryawirawan menyatakan, Kemenperin fokus mendorong perluasan pasar bagi produk industri yang termasuk sektor padat karya berorientasi ekspor.

“Makanya Menperin meminta agar sama-sama saling menguntungkan. Apabila Norwegia meminta kemudahan produk mereka bisa masuk ke sini, Menperin juga meminta agar produk dari Indonesia tidak dihambat di Norwegia,” kata dia.

Putu berharap, dengan penguatan kerja sama ekonomi dengan Norwegia, dapat membuka pula akses pasar ekspor produk industri Indonesia ke negara-negara Skandinavia.

Pada 2017, ekspor Indonesia ke negara-negara EFTA mencapai US$ 1,3 miliar, sementara impor dari empat negara tersebut sebesar US$ 1,1 miliar. Sehingga, neraca perdagangan Indonesia dengan EFTA masih mencatatkan surplus kurang lebih senilai US$ 200 juta.‎EFTA merupakan sebuah blok dagang alternatif bagi negara-negara Eropa yang tidak bergabung dalam Uni Eropa. EFTA yang dibentuk sejak 1960 ini hanya beranggotakan empat negara yaitu, Swiss, Norwegia, Islandia, dan Liechtenstein.

 

Bertemu Menteri Norwegia, Mendag Sampaikan Protes soal CPO

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. (Liputan6.com/Switzy Sahbandar)
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. (Liputan6.com/Switzy Sahbandar)

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita menggelar pertemuan dengan Menteri Perikanan Norwegia Per Sandberg di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, pada hari ini.

Pertemuan yang berlangsung sekitar sejak pukul 10.00 WIB ini berjalan tertutup hampir selama satu jam.Dari pertemuan ini, ada beberapa hal yang dibahas, yakni mengenai proses finalisasi terkait dengan European Free Trade Association (EFTA) atau Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa dan persoalan larangan impor bahan bakar nabati (biofuel) berbasis minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO).

"Dari pembicaraan itu ada beberapa hal pertama menyampaikan harapannya mengenai finalisasi atau EVTA, dan kita mengupayakan perjanjian itu selesai segera karena ini sudah berjalan lama," kata dia di Jakarta, Rabu 18 April 2018.

Pada prosesnya, Enggartiasto mengaku akan kembali melakukan pertemuan pada 23 April mendatang. "Nanti tim akan bertemu membahas kembali tetapi sekali lagi dalam pertemuan itu saya menegaskan agar pembicaraan itu adalah untuk kepentingan kita bersama," imbuh dia.

Kemudian, dalam pertemuan itu dia juga menyampaikan keberatan terkait pernyataan dari KementerianNorwegia terhadap larangan ekspor CPO ke Norwegia.

"Jadi saya juga sampaikan mengenai keberatan kita atas pernyataan dari parleman Norwegia tentang usulan mereka kepada pemerintah untuk membanned kita punya CPO dengan turunannya," tambah dia.

"Yang kedua pemerintah juga menolak untuk diberlakukan itu tetapi saya sampaikan kalau ini terus menerus dilakukan parlemen saya juga akan beraksi untuk kita juga menolak impor ikan dari Norwegia," sambung Enggartiasto.

Dia menyampaikan, inti dari pada pertemuan tadi adalah menyepakati kerja sama perdagangan bebas (free trade) dan perang dagang (trade word) dari kedua negara. Menurutnya dengan adanya perang dagang tersebut maka imbasnya dapat mempengaruhi pasar.

"Jadi kalau itu terjadi yang dirugikan adalah masyarakat atau mereka juga, rakyat mereka juga. Karena saya harus menjaga para petani punya usaha yang ada pada hutan itu," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, ada ancaman perang dagang dengan Norwegia terkait larangan impor bahan bakar nabati (biofuel) berbasis minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO).

Hal ini diketahuinya dari Duta Besar RI di Oslo, bahwa pemerintah Norwegia berencana melarang pengadaan publik (public procurement) untuk biofuel CPO."Saya mendapatkan kabar rencana pelarangan itu dari duta besar kita di sana. Saya akan segera panggil Duta Besar Norway (Norwegia) untuk mengecek kebenarannya," kata dia belum lama ini.

 

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya