RI Dinilai Tak Harus Impor Jagung

Liputan6.com, Jakarta - Data produksi komoditas jagung di Indonesia diharapkan tidak menjadi isu yang dimanfaatkan segelitir kelompor untuk kepentingan tertentu sehingga berujung alasan harus impor.

Kendati data produksi jagung nasional memerlukan keselarasan antara yang dirilis Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Pusat Statistik (BPS), namun kepentingan nasional yang tidak mengandalkan impor harus menjadi prioritas.

"Dewan Jagung Nasional (DJN) sudah bilang bahwa kita tidak perlu mengimpor benih jagung karena produsen dalam negeri mampu memenuhinya," ujar Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bahlil Lahadalia di Jakarta, Jumat (2/11/2018).

Saat ini mengenai jumlah produksi jagung di Indonesia mengalami keberhasilan sebab adanya peningkatan. Meskipun produksinya membutuhkan biaya besar, namun itu perlu dicermati dari aspek agar kualitas komoditas jagung Indonesia tidak kalah saing dengan impor.

"Tentunya jagung-jagung kita kan harus bersaing dengan jagung impor," ucap Bahlil.

Menurut Bahlil, kondisi saat ini yang dinilai cukup baik ketersediaan produksi komoditas jagung di pasaran disebabkan kebijakan positif pembagian dan sertifikasi untuk para petani.

Tekait peningkatan produksi jagung yang cukup baik, Bahlil setuju jika orientasi yang dibangun adalah ekspor. Jagung dianggap sebagai salah satu komoditas pertanian yang penting untuk ikut menopang ekspor nasional.

Penguatan kualitas komoditas jagung nasional harus dilakukan sehingga mampu berdaya saing dengan produksi negara lain. Sehingga Indonesia tak terus "digoreng" isu impor jagung dengan berbagai alasan.

"Kita sepakat. Produksi jagung kita harus ekspor. Yang harus kita benahi adalah bagaimana supaya produksi jagung kita efisien," kata Bahlil.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Bahlil menuturkan, pemerintah Indonesia tampak memiliki niat yang baik guna meningkatkan sektor pertanian nasional, salah satunya adalah komoditas jagung.

Kementan juga dinilai mampu melakukan konsolidasi untuk semakin mendukung kebijakan dan program Presiden Joko Widodo menjadi fokus dan terarah.

Produksi jagung nasional kembali menuai kisruh. Data produksi jagung nasional tak valid sehingga dinilai berpengaruh terhadap kebijakan pangan Tanah Air.

Dihentikannya impor jagung tahun 2015 juga dianggap berpengaruh terhadap pasokan komoditas nasional. Harga jagung untuk bahan pakan ternak di pasaran dikeluhkan juga terlalu tinggi.