Pemerintah Diminta Hapus Tarif Batas Bawah Tiket Pesawat

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat Ekonomi Faisal Basri meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan untuk menghapuskan ketentuan tarif batas bawah tiket pesawat. Ketentuan ini dinilai menjadi penyebab mahalnya harga tiket pesawat khususnya untuk rute domestik.

Dia mengungkapkan, adanya ketentuan tarif batas bawah mengganggu fleksibilitas bisnis maskapai. Sehingga, maskapai tidak bisa memberikan harga tiket pesawat yang lebih murah kepada konsumen.‎

"Saya pernah di KPPU, masa itu tidak ada batas bawah dan batas atas. Batas atas boleh, ini batas bawah ditentukan pemerintah ganggu fleksibilitas. Kalau batas bawah tinggi, enggak ada penerbangan murah," ujar dia dalam diskusi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) di Jakarta, Senin (14/1/2018).

Menurut Faisal, pemerintah seharusnya tidak mendikte bisnis penerangan yang ada di dalam negeri. Pemerintah cukup menentukan standar-standar keselamatan penerbangan. Sedangkan soal harga tiket pesawat, biarkan antara maskapai saling berkompetisi.‎‎

"Pemerintah enggak boleh dikte bisnis. Tugasnya tentukan standar keselamatan penerbangan. Ini kan harga dibikin tidak fleksibel oleh ketentuan pemerintah. M‎ereka (maskapai) turunkan harga juga karena tekanan publik," kata dia.

Namun demikian, Faisal juga pemerintah dan KPPU untuk menelusuri potensi terjadinya praktik oligopoli di dunia penerbangan Tanah Air. Sebab saat ini penerbangan domestik hanya dikuasai oleh beberapa maskapai saja.‎

"Ini‎ ada potensi persekongkolan tidak? Kok kompak naik-naikkan. Semua tugas KPPU lah karena sekarang Nam dan Sriwijaya saja kan operated by Garuda Group. Jadi kalau Anda lihat secara tidak langsung, maskapai dalam negeri makin oligopoli, kalau dulu masih ada Batavia, Merpati, macam-macam. Sekarang coba Anda lihat? Apalagi per rute pelakunya dikit sekali," tandas dia.

Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) angkat bicara terkait harga tiket pesawat yang akhir-akhir ini dikeluhkan terlalu mahal oleh masyarakat. JK menjelaskan, adalah wajar jika maskapai melakukan penyesuaian tarif. Sebab sebagian besar pengeluaran mereka dalam bentuk dolar AS.

"Tapi harus begini, tarif itu memang sudah dinikmati oleh konsumen tapi kita juga mengetahui (bayar tiket) dengan Rupiah. Karena mereka itu membayar Dolar. Beli pesawat dengan Dolar, beli avtur dengan Dolar, tapi tarifnya Rupiah, mau tidak mau harus ada penyesuaian-penyesuaian secara bertahap," kata Wapres JK saat ditemui di Grand Sahid Jaya, Jakarta (14/1/2019).

Jika tidak ada penyesuaian, Wapres JK menilai bukan tidak mungkin akan ada perusahaan maskapai yang bangkrut.

"Karena kalau tidak, bisa saja kita nikmati hari ini begitu banyak pesawat terbang. Tapi kita tahu juga berapa pengusaha yang bangkrut dan berhenti," ujarnya.

Jika banyak maskapai yang bangkrut, dia menegaskan otomatis tarif pesawat akan menjadi jauh lebih mahal lagi.

"Kalau nanti (banyak maskapai) yang berhenti gimana? tarif akan semakin tinggi lagi. Kalau monopoli, hati-hati juga. Kita harus mempertimbangkan itu, unsur kepentingan konsumen dan unsur kepentingan perusahaan," tutupnya.