Transaksi Tol Tanpa Henti Ditargetkan Berlaku Penuh di 2020

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah, Bank Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyepakati 12 program sinergi untuk mendorong inovasi dan memperluas elektronifikasi transaksi pemerintah yang difokuskan dalam tiga area, yakni Bantuan Sosial, Transaksi Pemerintah Daerah dan Transportasi.

Dari 12 kesepakatan tersebut, terdapat poin mengenai implementasi elektronifikasi pembayaran di sektor transportasi. Salah satunya implementasi teknologi nir sentuh pada transaksi jalan tol melalui penerapan Multi Lane Free Flow (MLFF) yang didukung lembaga pengelola yang berperan sebagai Toll Service Provider (TSP) atau Electronic Toll Collection (ETC).

Implementasi penerapan transaksi tol nir sentuh terus dilakukan secara bertahap dan diharapkan dapat berlaku sepenuhnya pada 2020 mendatang.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) tengah menyiapkan implementasi elektronifikasi transaksi tol menuju MLFF yang merupakan transaksi pembayaran tol yang dilakukan dalam kecepatan normal dengan menggunakan teknologi nir sentuh.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, dengan penggunaan uang elektronik telah mengurangi waktu transaksi menjadi 4 detik dibandingkan transaksi manual 10 detik.

"Dengan penggunaan MLFF, manfaatnya sangat besar karena bisa menghilangkan waktu antrian menjadi nol detik. Manfaat lain adalah efisiensi biaya operasi dan meminimalisir bahan bakar kendaraan," jelasnya dalam sebuah keterangan tertulis, Rabu (29/5/2019).

Saat ini, elektronifikasi transaksi telah dilakukan di 50 ruas tol sepanjang 1.780 km yang pengusahaannya dilakukan oleh 33 BUJT menggunakan uang elektronik chip based yang dikeluarkan oleh 4 bank penerbit.

Transaksi non tunai tol pun kini sudah 100 persen atau meningkat tajam dibandingkan pada Januari 2017 yang masih 20 persen. Nilai transaksi per tahunnya diperkirakan mencapai Rp 12 triliun.

Terdapat 4 tahapan untuk menuju Multi Lane Free Flow. Tahap 1 yakni pemberlakukan transaksi non tunai 100 persen, dan Tahap 2 integrasi ruas tol telah dilakukan.

Integrasi yang telah dilakukan yakni pada 2017 di ruas tol Tangerang Merak dan Jakarta-Tangerang, perubahan sistem transaksi di Ruas Tol Jagorawi dari tertutup menjadi terbuka.

Sementara pada 2018 dilakukan integrasi transaksi tol JORR W1 dengan Tol Prof Sedyatmo, perubahan sistem transaksi tol Semarang ABC dan Semarang-Solo, JORR Akses Tanjung Priok dan Pondok Aren-Ulujami, dan penerapan Klaster 2 sampai Gerbang Tol Kalikangkung, Klaster 3 Semarang-Surabaya dan Klaster 4 Porong-Grati.

Tahap 3 dilakukan 2019 yakni feasibility study MLFF dan ujicoba teknologi nir sentuh melalui Single Lane Free Flow (SLFF).

Sedangkan tahap akhir yakni berlakunya MLFF bisa dilaksanakan tahun 2020. Adapun sekarang sudah dilakukan ujicoba Single Lane Free Flow (SLFF) dengan menggunakan barrier sebanyak 3 lane di Tol Prof Sedyatmo

Dalam persiapan menuju MLFF, sejumlah tantangan harus dihadapi seperti kliring perbankan dan settlement, pemilihan teknologi yang tepat, interoperabilitas antara BUJT dengan sektor transportasi lainnya, dan sistem penegakan hukum.

Penetapan kebijakan penggunaan transaksi non tunai di jalan tol ini merupakan bagian dari Program Bank Indonesia selaku otoritas sistem pembayaran, khususnya terkait Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT).

Bank Indonesia sebagai regulator sistem pembayaran mencatat penggunaan uang elektronik (e-money) jelang Lebaran meningkat drastis. Pendorong signifikan adalah penggunaan pembayaran jalan tol.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Rosmaya Hadi mengatakan, volume uang elektronik tumbuh 62 persen (YoY). Sementara secara nilai naik lebih tinggi yaitu sebesar 101,2 persen.

"Mengacu pada perkiraan kenaikan lalu lintas pada tahun ini sebagai pengaruh dibukanya sejumlah ruas jalan tol baru, maka transaksi uang elektronik selama periode libur Idul Fitri diperkirakan juga akan mengalami peningkatan," kata Rosmaya di Rest Area KM57, Karawang, Rabu (29/5/2019).

Sementara itu di kesempatan yang sama Kepala Departemen Gerbang Pembayaran Nasional Rahmat Hernowo menambahkan jumlah transaksi dan nilai transaksi uang elektronik setiap tahun mengalami peningkatan.

Total 2016, selama setahun, volume transaksi 683 juta transaksi, dengan nilai Rp 7 triliun. Pada 2017 volume 943 juta nilainya menjadi Rp 12,3 triliun. Sedangkan di 2018 volume transaksi menjadi 2,9 miliar transaksi dengan nilai Rp 47,1 triliun.

"Untuk 2019, per April saja volume transaksi ada 451,6 juta transaksi dengan nilai Rp 10,6 triliun," tambah dia

Pada masa angkutan Lebaran ini, kebutuhan uang elektronik dipenuhi oleh 5 bank yaitu Bank Mandiri, BCA, BRI, BNI, dan BTN, dengan total stok mendekati 90 ribu unit uang elektronik sesuai koordinasi yang telah dilakukan dengan BUJT.

Selain penyediaan uang elektronik di titik-titik rest area, perbankan juga menyediakan kartu uang elektronik perdana dalam jumlah memadai di beberapa merchant di sekitar ruas tol.

Dalam pelaksanaan mudik ini perbankan dan BUJT juga bersinergi dalam menjaga kelancaran layanan top up uang elektronik melalui penyediaan fasilitas layanan top up di beberapa titik rest area jalan tol.

Penyediaan fasilitas layanan dimaksud sebanyak 84 unit pada 53 titik lokasi untuk arus mudik dan sebanyak 84 unit pada 55 titik lokasi untuk arus balik.