Kadin DKI Jakarta Siap Dukung Pengembangan UMKM Ibu Kota

Program kerja Kadin DKI lima tahun ke depan akan berupaya untuk mengangkat atau meningkatkan peran UMKM.

oleh Liputan6.com diperbarui 19 Sep 2019, 16:57 WIB
Diterbitkan 19 Sep 2019, 16:57 WIB
Halal Park Senayan
Pengunjung melihat produk UMKM dari Rumah Kreatif BUMN (RKB) binaan BNI saat Launching Halal Park di Senayan Jakarta, Selasa (16/4). Halal Park yang akan bertransformasi menjadi Halal Distrik didesain menjadi ekosistem bagi pelaku industri gaya hidup halal di Tanah Air. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengukuhkan Ketua Kadin DKI Jakarta Diana Dewi beserta Kepengurusan Kadin  masa Bakti 2019-2024 di Balairung, Balaikota Jakarta, hari ini.

Dalam sambutannya, Anies menyampaikan seluruh kegiatan pembangunan baik infastruktur keras maupun infastruktur lunak sekaligus juga sebagai pintu gerbang dari perekonomian Indonesia sebagai tempat masuknya kegiatan investasi dan berbisnis sekaligus sebagai kota yang terus berkembang untuk pengembangan tata ruang.

"Kita berharap kemitraan antara Pemprov DKI dengan Kadin DKI akan terus kembangkan di masa yang akan datang," ungkap dia di Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Sementara itu, Ketua Umum Kadin DKI, Diana Dewi menyatakan, pihaknya siap berkolaborasi dengan Provinsi DKI Jakarta untuk wujudkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ibu kota yang kompetitif melalui sinkronisasi program kerja Kadin dengan visi dan misi Gubernur DKI Jakarta.

Menurut dia, dari aspek perekonomian pada program kerja Gubernur DKI Jakarta akan berupaya untuk memajukan dan mensejahterakan warga kota Jakarta melalui penciptaan lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengolaan tata ruang.

Secara makro perekonomian Provinsi DKI Jakarta sangat baik dengan pertumbuhan mencapai 6,23 persen pada kuartal I 2019. Hingga akhir tahun ini, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta diperkirakan akan tumbuh 6,0 persen hingga 6,4 persen.

“Demikian juga inflasi sangat rendah, pada Agustus 2019 lalu hanya 0,17 persen dan secara tahunan hanya 3,6 persen,” kata dia.

Mengingat di DKI Jakarta sebagian besar atau sekitar 88 persen pelaku usaha adalah UMKM atau IKM, sehingga Kadin DKI lebih banyak mendorong pengusaha kelas ini agar mendapatkan perhatian yang lebih serius dari Pemprov DKI Jakarta.

Maka dari itu, lanjut dia, program kerja Kadin DKI lima tahun ke depan akan berupaya untuk mengangkat atau meningkatkan peran industri kecil semaksimal mungkin melalui langkah-langkah penetrasi pasar produk-produk Industri Kecil Menengah (IKM) atau UMKM, baik di pasar dalam negeri maupun di pasar internasional.

“Kadin terus berupaya agar IKM kelasnya meningkat, tidak hanya menjadi jago kandang atau bermain di pasar dalam negeri. Namun mereka kita dorong agar mampu bersaing produknya di pasar luar negeri atau ekspor,” katanya.

Program tersebut dapat terwujud, lanjut Diana, bila didukung dengan infrastruktur listrik, jalan, pelabuhan serta teknologi informasi dan komunikasi yang memadai, termasuk kemudahan mendapatkan izin usaha maupun kelancaran proses pengurusan dokumen ekspor dan impor melalui Ditjen Bea dan Cukai.

 

 

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Era Digitalisasi

Kembangkan UMKM, BRI Kucurkan KUR Rp 67,6 Triliun
Penyaluran KUR yang dilakukan oleh Bank BRI terbukti memiliki peranan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat

Selanjutnya, Diana menambahkan, bahwa KADIN DKI Jakarta akan memperjuangkan kemerdekaan dan kemudahan pelaku usaha, terutama dari kalangan UMKM/IKM, untuk mendapatkan lokasi/tempat usaha yang representatif bagi IKM/UMKM maupun industri kreatif di ibu kota yang terus berkembang. Pada era perekonomian digital saat ini, kata dia, Kadin DKI akan mendorong pertumbuhan usaha yang berbasis teknologi digital.

“Maka website Kadin DKI akan dijadikan showcase bagi produk perusahaan anggota dan sekaligus menjadi pusat informasi lelang, baik yang diselenggarakan oleh swasta, BUMD, BUMN maupun Pemprov DKI Jakarta,” ungkap dia.

Diana menegaskan, untuk mengantisipasi persaingan bebas secara global, yang dijadwalkan dimulai pada tahun 2025, maka KADIN DKI yang saat ini telah memiliki Badan Sertifikasi KADIN (BSK) untuk memberikan sertifikasi kompetensi usaha, kini juga diperjuangkan untuk memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bekerjasama dengan BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi).

LSP Kadin DKI tersebut dibangun untuk menghasilkan tenaga kerja kompeten sesuai bidangnya masing-masing, sehingga bila pasar bebas nanti diberlakukan tenaga kerja dari DKI Jakarta khususnya dan Indonesia pada umumnya sudah siap berkompetisi.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya