Bank Dunia Catat Papua Jadi Provinsi dengan Tingkat Kemiskinan Tertinggi

Liputan6.com, Jakarta - Bank Dunia mencatat bahwa tingkat kemiskinan di beberapa wilayah di Indonesia pada 2019 masih tinggi. Salah satunya Papua, dimana 27,5 persen warganya masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Dalam sebuah laporan berjudul World Bank East Asia and Pacific Economic Update October 2019, Weathering Growing Risks, Bank Dunia menyatakan bahwa Pemerintah RI masih punya tantangan untuk menekan ketimpangan antar daerah meski disebut telah cukup berhasil mengurangi angka kemiskinan.

Berdasarkan catatan sejak Maret 2018 hingga Maret 2019, sebanyak 28 provinsi telah berhasil memangkas angka kemiskinan. Di sisi lain, angka kemiskinan di 6 provinsi justru meningkat.

Selain itu, Bank Dunia juga menyoroti kawasan timur Indonesia yang masih tertinggal secara signifikan. Ini terlihat dari Papua yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi sebesar 27,5 persen. Berbanding terbalik dengan Jakarta, sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah yakni 3,5 persen.

Jika mengacu pada data milik Bada Pusat Statistik (BPS), prosentase penduduk miskin di Tanah Air pada Maret 2019 adalah sebesar 9,41 persen, menurun 0,25 persen poin dari September 2018, dan berkurang 0,41 persen poin secara Year on Year (Yoy) terhadap Maret 2018.

BPS juga melaporkan, jumlah penduduk miskin pada Maret 2019 adalah sebesar 25,14 juta orang, menurun 0,53 juta orang terhadap September 2018, dan terpangkas 0,80 juta orang dari Maret 2018.

Sementara prosentase penduduk miskin di daerah perkotaan yang pada September 2018 sebesar 6,89 persen, turun menjadi 6,69 persen pada Maret 2019. Begitu juga prosentase penduduk miskin di daerah pedesaan, yang turun dari 13,10 persen pada September 2018 menjadi 12,85 persen pada Maret 2019.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan tingkat kemiskinan bisa diturunkan menjadi 8,5-9 persen di 2020. Hal ini seiring dengan berbagai program belanja yang digelontorkan pemerintah di tahun depan. 

Hal tersebut diungkapkan Jokowi dalam Pidato Nota Keuangan di Gedung MPR/DPR RI Jakarta, pada Jumat 16 Agustus 2019. 

"Berbagai belanja tersebut diharapkan dapat mendorong tercapainya sasaran pembangunan pada tahun 2020," ujar dia.

Jokowi menjelaskan, target-target yang akan dicapai pemerintah dari belanja di 2020 antara lain penurunan pengangguran ke tingkat 4,8 persen sampai 5,1 persen.

Selain itu, kemiskinan diharapkan dapat terus diturunkan di kisaran 8,5 persen sampai 9,0 persen dan ketimpangan menurun di kisaran 0,375 sampai0,380.

"Pemerintah juga optimis pembangunan kualitas manusia dapat terus ditingkatkan dengan target IPM mencapai 72,51 pada tahun 2020," ucap dia.