Jokowi: Angka Kemiskinan Turun, Terendah dalam Sejarah

Liputan6.com, Jakarta - Sidang Tahunan MPR 2019 tengah dilaksanakan hari ini, Jumat (16/08/2019) di Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI. Dalam sidang tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membacakan nota keuangan 2020 sekaligus membeberkan capaian pertumbuhan ekonomi selama masa kepemimpinannya.

Disebutkan, angka kemiskinan RI turun hingga 1,81 persen, dari yang awalnya berada di angka 11,22 persen (Maret 2015) menjadi 9,41 persen (Maret 2019).

"Penduduk miskin terus menurun menjadi 9,41 persen pada Maret 2019, terendah dalam sejarah NKRI," tuturnya di Jakarta, Jumat (16/08/2019).

Disamping itu, ketimpangan pendapatan ikut turun, ditandai dengan Rasio Gini yang semakin rendah. Rasio gini Indonesia berada di angka 0,408 (Maret 2015), kemudian turun menjadi 0,382 (Maret 2019).

Dari segi pembangunan manusia, dalam pidato Jokowi disebutkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik dari yang awalnya 69,5 (tahun 2015) menjadi 71,39 (tahun 2018). IPM Indonesia berhasik masuk ke status tinggi dan tercatat tidak ada lagi provinsi dengan tingkat IPM yang rendah.

Demikian pula dengan Logistic Performance Index (LPI) yang naik jadi peringkat 46 dunia di tahun 2018. Kualitas infrastruktur, termasuk listrik dan air, turut meningkat jadi peringkat 71 dunia di tahun 2018.

Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi Indonesia naik dari 4,88 persen (tahun 2015) menjadi 5,17 persen (tahun 2018).

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada BUMN untuk bisa menjadi pemain kelas dunia. Ini menjadi cara efektif dalam meningkatkan daya saing Indonesia di mata internasional.

Hal ini disampaikan Jokowi dalam Pidato Kenegaraan di Gedung DPR/MPR, Jakarta.

"Pengusaha-pengusaha dan BUMN-BUMN kita harus berani menjadi pemain kelas dunia. Itu yang harus kita lakukan. Talenta-talenta kita harus memiliki reputasi yang diperhitungkan di dunia internasional itu yang harus kita siapkan. Sekali lagi kita harus semakin ekspansif, from local to global," kata Jokowi di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Sebagai negara besar di kawasan ASEAN, dan memiliki kekuatan ekonomi besar diantara negara G20, Jokowi tidak ingin Indonesia justru menjadi pasar produk dari negara-negara lain.

"Kita harus berani melakukan ekspansi tidak hanya bermain di pasar dalam negeri. Produk-produk kita harus mampu membanjiri pasar regional dan global, itu yang harus kita wujudkan," tambahnya.

Di masa kepemimpinannya hingga 2024, Jokowi mengaku masih dianugerahi bonus demografi. Untuk itu, demi mendukung daya saing Indonesia di mata internasional tersebut, peningkatan kualitas SDM menjadi fokus kepemimpinnya di periode ke-2 nantinya.

"Jika kita, kita semua, segera serius berbenah bersama, saya yakin kita akan mampu melakukan 12 lompatan-lompatan kemajuan secara signifikan," Jokowi menambahkan.