DPR Soroti Banjirnya Produk Asing di Marketplace Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Komisi VI DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Senin (9/12/2019). Salah satu yang disorot oleh lembaga legislatif adalah penguatan industri kecil dan menengah (IKM) dalam menghadapi persaingan di situs belanja online atau marketplace.

Anggota Komisi VI DPR Mufti Anam mengatakan, saat ini, barang impor dari luar negeri sangat mudah ditemukan di marketplace. Bahkan di sana sangat laris, cukup mendominasi, dan harganya sangat murah.

”Tentu saya tidak ingin bicara dari sisi e-commerce-nya karena itu domain Kementerian Perdagangan, Tapi yang ingin kami tanyakan adalah soal daya saing industri, terutama IKM. Karena kita ketahui bersama, barang impor di marketplace itu sebenarnya sama dengan produk industri kecil menengah (IKM) kita,” ujar di Jakarta, Senin (9/12/2019).

Dia mencontohkan, kreasi jam tangan, busana, dan beragam aksesoris yang sebenarnya bisa diproduksi IKM lokal. Salah satu yang membuat daya saing kalah adalah soal logistik.

”Bayangkan, barang dari China yang kita beli di marketplace itu seringkali memberi ongkos kirim gratis. Kalau pun tidak gratis, biayanya sangat-sangat murah, Rp 10 ribu sudah sampai dari China ke Jakarta. Padahal, ongkos kirim dari produsen Surabaya ke Jakarta saja pasti di atas itu,” jelas dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Mufti mengatakan, dirinya pernah membaca keterangan dari Asosiasi e-Commerce Indonesia bahwa ongkir gratis atau lebih murah dari China itu karena ada subsidi dari pemerintah China.

”Pemerintah harus mencermati ini, karena nilai transaksi di e-commerce sangat besar, bisa puluhan triliun per bulan yang berarti ratusan triliun per tahun. Tentu tidak semua transaksi itu terkait barang yang bisa dilayani IKM kita, tapi tentu bisa kita lihat nilainya sangat besar,” ujarnya.

Oleh karena itu, Mufti mendesak Kemenperin untuk membikin gebrakan dalam mendongkrak daya saing IKM Indonesia dalam bersaing dengan barang impor di e-commerce. Termasuk menjajaki langkah seperti subsidi ongkos kirim agar produk IKM kita bisa mendominasi di e-commerce.

Menurut Mufti, perhatian ke IKM perlu ditingkatkan agar pasarnya tidak direbut oleh barang impor. ”Bayangkan, tas, jam tangan hitungan Rp 200 ribuan yang juga dikerjakan IKM kita dan ditawarkan di marketplace, sekarang pasarnya dikikis produk impor. Ini tugas berat kita bersama. Boleh ngomong muluk-muluk soal industri 4.0, tapi yang IKM seperti ini jangan dilupakan,” ujarnya.